Suara.com - Politisi Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan laporan sejumlah anggota DPR terhadap pelanggaran dugaan etika Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bernuansa politis. Laporan ini ditujukan lantaran Setya dan Fadli hadir dalam konfrensi pers Donald Trump di Amerika Serikat di sela kunjungan kerja.
Tantowi ikut rombongan ke Amerika Serikat, namun tidak ikut dalam konfrensi pers Donald Trump. Dia mengatakan awalnya laporan ini memang terbaca untuk mengkoreksi pimpinan DPR yang melakukan tindakan yang tidak patut.
Apalagi, kalau tujuannya pelaporan ini untuk merevisi UU nomor 17/2014 tentang MPR/DPR/DPD (MD3) dengan harapan kocok ulang pimpinan DPR.
"Lama-lama makin terasa nuansa politiknya. Terutama setelah terbuka identitas dari orang mengangkat informasi di Facebook yang ternyata dia dalah timses dari capres tertentu pada Pilpres yang lalu. Jadi, dalam konteks seperti itu menjadi relevan mengapa isu itu digulirkan dan terus disambut dengan gegap gempita?" kata Tantowi di DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Menurutnya, revisi UU merupakan hak dari anggota DPR. Hanya saja perlu dilihat kondisi saat ini. Jangan sampai mempengaruhi target program legislasi nasional (Prolegnas).
"Kalau itu terjadi, kita akan kembali tidak produktif. Kita akan mengalami kegaduhan-kegaduhan," ujar Politisi Golkar ini.
Meski demikian, menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD) untuk menangani kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto dan Fadli Zon.
"Tinggal nanti hakim-hakim MKD itu yang akan menentukan berdasarkan tatib yang ada apakah betul yang dilakukan oleh pimpinan DPR itu melanggar tatib sebagaimana yang sudah kita ketahui dan sepakati bersama. Jadi ya silahkan," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
Sandi 'Tujuh Batang' dan Titah 'Satu Matahari' yang Menjerat Gubernur Riau dalam OTT KPK
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Rp231 M Dibakar, Komisi III DPR: Ini Kejahatan Terencana
-
Jeritan Buruh 'Generasi Sandwich', Jadi Alasan KASBI Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen
-
KontraS Ungkap Keuntungan Prabowo Jika Beri Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
-
Penuhi Permintaan Publik, Dasco: Dana Reses Per Anggota DPR Dipangkas Rp 200 Juta
-
Tari Jaipong Meriahkan Aksi Buruh KASBI di Depan DPR RI
-
Kampung Bahari Digeruduk BNN: 18 Orang Diciduk, Target Operasi Kakap Diburu
-
Targetkan Rumah dengan Lampu Menyala Siang Hari, Dua Residivis Pembobol Rumah Kosong Ditangkap