Ilustrasi Bareskrim Polri [suara.com/Bagus Santosa]
Mabes Polri tak mempersoalkan rencana Komisi III DPR RI membentuk panitia khusus untuk mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di PT. Pelindo II.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan menegaskan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mobile crane di Pelindo II tetap dilanjutkan meski Kepala Badan Reserse Kriminal Polri telah berganti dari Komjen Budi Waseso menjadi Komjen Anang Iskandar. Pasalnya, kasus itu diusut ketika Budi Waseso menjabat Kabareskrim dan berembus kabar Budi dicopot gara-gara mengusutnya.
"Saya kira semua harus bekerjasama dan saya jamin masalah Pelindo ini akan tetap dilanjutkan, bahkan sedang dikembangkan," kata Anton di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (10/9/2015).
Dia menyanggah informasi yang menyebutkan Polri meminta Komisi III DPR membentuk pansus Pelindo II. Menurutnya, pansus murni inisiatif anggota dewan.
"Oh tidak, Polri tidak mampu memerintahkan DPR. Itu (pansus) atas inisiatif anggota legislatif sendiri, itu sebagai suara masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya, bila pansus jadi dibentuk, kata Anton, Polri siap bekerjasama.
"Pasti kami berkoordinasi, nanti pasti ada rapat, seperti tim pencari fakta, kami saling koordinasi, saling mengisi," katanya.
Namun, Anton mengaku belum mengetahui kapan Direktur Utama PT. Pelindo II R. J. Lino diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan mobile crane.
"Nanti saya perlu berkoordinasi dulu dengan penyidik," katanya.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan menegaskan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mobile crane di Pelindo II tetap dilanjutkan meski Kepala Badan Reserse Kriminal Polri telah berganti dari Komjen Budi Waseso menjadi Komjen Anang Iskandar. Pasalnya, kasus itu diusut ketika Budi Waseso menjabat Kabareskrim dan berembus kabar Budi dicopot gara-gara mengusutnya.
"Saya kira semua harus bekerjasama dan saya jamin masalah Pelindo ini akan tetap dilanjutkan, bahkan sedang dikembangkan," kata Anton di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (10/9/2015).
Dia menyanggah informasi yang menyebutkan Polri meminta Komisi III DPR membentuk pansus Pelindo II. Menurutnya, pansus murni inisiatif anggota dewan.
"Oh tidak, Polri tidak mampu memerintahkan DPR. Itu (pansus) atas inisiatif anggota legislatif sendiri, itu sebagai suara masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya, bila pansus jadi dibentuk, kata Anton, Polri siap bekerjasama.
"Pasti kami berkoordinasi, nanti pasti ada rapat, seperti tim pencari fakta, kami saling koordinasi, saling mengisi," katanya.
Namun, Anton mengaku belum mengetahui kapan Direktur Utama PT. Pelindo II R. J. Lino diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan mobile crane.
"Nanti saya perlu berkoordinasi dulu dengan penyidik," katanya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Fraksi Demokrat Tak Yakin Pansus Pelindo II Bisa Tuntaskan Kasus
-
Motif Komisi III DPR Bentuk Pansus Pelindo II Mulai Dipertanyakan
-
Rapat dengan Kapolri, Komisi III Dorong Bentuk Pansus Pelindo II
-
Anggota PDIP: Mayoritas Komisi III Setuju Pansus Pelindo II
-
Bila Bareskrim Tak Sanggup Tangani Pelindo II, KPK Ambil Alih
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional