Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan mengganti rugi kepada warga Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur yang nantinya akan digusur bulan depan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan ganti rugi akan diberikan kepada warga yang memiliki sertifikat tanah. Ahok merasa heran dengan tuntutan warga sebesar Rp25 juta per meter, padahal menurut Ahok mereka tidak memiliki numpang di tanah orang.
"Kalau memang punya bukti ya pasti dibayar. Tapi mau minta bayar ke siapa? Sekarang logikanya gini lho, misalnya, ini bukan tanah saya, saya dudukin tanah kamu, terus bayarnya ke kamu atau ke saya? Logikanya itu saja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Ahok menjelaskan persoalan di Bidara Cina saat ini berbeda dengan di kawasan Kampung Pulo. Sebab di sana banyak warga dan pihak swasta yang memiliki sertifikat di lahan yang sama.
"Jadi mereka sudah duduk di atas tanah sertifikat," kata Ahok.
Untuk diketahui, saat ini warga Bidara Cina tengah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena rumahnya terancam di bongkar Pemda DKI. Dalam tuntutannya warga meminta Pemprov DKI melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp25 juta per meter lantaran rumahnya akan direlokasi. Sementara, kuasa hukum Pemprov DKI memastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait tuntutan warga tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan