Suara.com - Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bohong ketika mengatakan tidak ada deal apapun di balik keputusan PAN bergabung koalisi partai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo.
"Pada waktu Zulkifli Hasan mengumumkan itu dia bilang nggak ada deal, bohong sebetulnya. Pasti sudah ada deal," kata Tjipta dalam diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta, Minggu (13/9/2015).
Tapi, Tjipta meyakini waktu dekat akan ketahuan deal politik antara PAN dan pemerintah.
"PAN dapat dua atau tiga kursi (di pemerintahan)," kata Tjipta.
Deal politik PAN makin kentara ketika Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir datang ke Istana untuk menjadi Ketua Umum Ekonomi dan Industri Nasional. Tapi, menurut Tjipta, Soetrisno tidak tepat menduduki jabatan itu.
"Jokowi keliru mulu nempatin orang-orang, seperti Soetrisno Bachir, mendengar itu saya sedih, apa kapasitas dia," ujar Tjipta.
Seperti diberitakan sebelumnya, PAN menyatakan resmi bergabung dengan barisan pendukung pemerintah pada Rabu (2/9/2015).
Zulkifli Hasan menyatakan tidak ada deal soal jatah menteri.
"Kita itu menjadi vitamin agar memberikan sinyal kuat (perekonomian). Itu saja," kata Zulkifli di DPR, Jumat (11/9/2015).
Zulkifli bercerita Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mengatakan pada Zulkifli supaya tidak ada lagi pengkotak-kotakan dan sudah saatnya memperbaiki sistem ketatanegaraan dengan cara bersama-sama.
"Kalau kita masih pakai baju terkotak-kotak susah. Karena membicarakan bangsa harus ada kebersamaan, saling percaya. Saya percaya, KMP-KIH itu kan pemimpinnya negarawan," ujar dia.
Zulkifli mengaku tidak memberikan nama kader PAN kepada Presiden Jokowi untuk dijadikan menteri karena Jokowi punya hak prerogatif untuk memilih menteri.
"Jadi nggak ada deal-deal-an, emang acara new deal. Yang penting kita aman, kita bisa bicara sama-sama, tidak ada lagi KIH-KMP, tapi bicara dalam kerangka bangsa bersama-sama. Soal nanti kompetisi, nanti lagi 2019," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan