Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemananan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan kabar upaya pembebasan dua WNI yang disandera kelompok bersenjata di Papua Nugini (PNG).
Usai menggelar rapat koordinasi, diantaranya dengan Menlu, Kepala Bin, Kapolri, Luhut menyatakan belum bisa mengambil keputusan soal langkah pembebasan dua WNI tersebut.
"Semua informasi, atau intelijen kami di-share, diberitakan tapi langkah-langkah lain saya tidak bisa buka sama Anda. Dan kita menunggu satu, dua jam ini apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Papua Nugini," kata Luhut di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu(16/9/2015).
Menurutnya, tenggat waktu dua jam tersebut ditunggu untuk melihat perkembangan dari penanangan pihak Papua Nugini terhadap WNI.
"Yang perlu kami tegasakan bahwa hubungan bilateral kita dengan PNG sangat baik. Oleh karena itu kita sangat menghormati langkah-langkah yang sedang dikerjakan oleh pemerintah PNG," tambah Luhut.
Menurutnya, meski dalam posisi menunggu, Indonesia tetap aktif di bawah koordinasi Papua Nugini berkaitan dengan operasi penyelamatan.
"Dari Pemerintah Indonesia kita siap melakukan langkah-langkah apapun, tetapi dalam tetap koordinasi dari pemerintahan PNG," tutupnya.
Dua WNI yang disandera, yakni Sudirman (28) dan Badar (20). Mereka bekerja sebagai penebang di perusahaan penebangan kayu di Skofro, distrik Keerom, Papua.
Keduanya disandera setelah terjadi insiden penembakan di Skouwtiau. Peristiwa ini juga memakan korban seorang warga negara Indonesia lainnya yang bernama Kuba. Hingga kini, Kuba masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara, Jayapura.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah menolak bernegosiasi dengan para penyandera yang dikabarkan meminta barter tahanan.
Berita Terkait
-
Kevin Diks Ceritakan Kebanggaan Sang Kakek Saat Dirinya Pilih Bela Timnas Indonesia
-
Update Tragedi Kebakaran Hong Kong: 125 WNI Selamat, Kemlu Masih Cari 5 Orang yang Hilang
-
Luhut Buka Suara Soal Asal Usul Izin Bandara Khusus IMIP
-
WNI Pilih Kerja ke Luar Negeri, Purbaya: Kegagalan Kita Ciptakan Lapangan Kerja Dalam Negeri
-
Grebek Jaringan Online Scam, Otoritas Myanmar Tangkap 48 WNI
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Bahlil Tepati Janji, Kirim Genset Hingga Tenda ke Warga Batang Toru & Pulihkan Infrastruktur Energi
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Banjir Langkat, Fokus Pemulihan Warga
-
Hadiri Final Soekarno Cup 2025 di Bali, Megawati Sampaikan Pesan Anak Muda Harus Dibina
-
Polisi Bongkar Perusak Kebun Teh Pangalengan Bandung, Anggota DPR Acungi Jempol: Harus Diusut Tuntas
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera