KPK: Undangan Naik Haji bagi Ketua DPR 'Beraroma' Gratifikasi

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tetap mengusur dugaan pelanggaran berupa penerimaan hadiah atau gratifikasi yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Keduanya, saat ini, bersama sejumlah anggota dewan tengah menunjaikan ibadah Haji atas undangan Raja Salman dari Arab Saudi.

"Kami akan selidiki dulu dugaan itu, masih dirapatkan dengan para pimpinan KPK. Jika mereka sudah oke, segera kami kabarkan," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi,Selasa (22/9/2015).

Untuk diketahui, sesuai dengan UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, pemberian tiket perjalanan, uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, serta fasilitas lain yang diberikan cuma-cuma, dapat didefinisikan sebagai gratifikasi.

Dalam pasal 12 dijelaskan gratifikasi merupakan pemberian kepada penyelenggara negara di dalam negeri, maupun luar negeri, serta dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Seperti diberitakan, Staf khusus pimpinan DPR, Nurul Arifin membenarkan kepergian Setya beserta rombongan untuk melaksanakan ibadah Haji atas undangan pihak Kerajaan Arab Saudi. Mereka menetap di Mekkah sejak 19 September lalu, menggunakan maskapi Saudi Airlanes.

Beberapa agenda akan mereka lakukan di sana. Selain beribadah Haji, rombongan juga meninjau pelaksanaan haji dan beberpa jamaah haji asal Indonesia yang menjadi korban jatuhnya crane di Mekkah beberpa waktu lalu.

Selain Setya dan Fadli, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga ikut dalam rombongan. Istri Setya dan Fadli juga ikut dalam rombongan yang dijadwalkan pulang pada 28 September mendatang.