Di tengah pro kontra proyek-proyek pembangunan DPR di tengah kelesuan perekonomian dalam negeri, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengingatkan pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan gedung baru untuk para senator daerah.
"Kami hanya ingin mengatakan, hei, pemerintah kewajiban anda lalai, loh, sudah 11 tahun lembaga DPD tak punya gedung, bahkan lembaga MK sebagai produk reformasi yang kita hadiri hari ini sudah berdiri gagah tegap gitu, loh," kata Irman di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2015).
Irman mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran pembangunan sejak tahun 2009, namun kata dia, hingga kini belum juga direalisasikan.
"Gedung itu nanti bukan milik DPD, tapi milik negara. Karena administrasi itu nanti dikelola oleh pemerintah, tugas pimpinan DPD hanya mengajukan. Jadi kalau memang itu tanyakan kepada pemerintah, bukannya maunya DPD, gak," katanya.
Senator asal Sumatera Barat itu menambahkan pembangunan gedung baru DPD bukan hanya akan dinikmati senator, tapi juga merepresentasikan kewibawaan negara.
Suara.com - "Tentunya kami wajib mengingatkan, gitu, loh kok 11 tahun belum ada, kita nyaman-nyaman aja, jangan nanti sejarah menyalahkan kita," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti