Suara.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Greenpeace meluncurkan kampanye baru, "Kepo itu Baik".
Kampanye ini berawal saat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menolak untuk membuka data kehutanan.
Greenpeace menuntut agar pemerintah bisa mempublikasikan data perihal hutan dan hal yang terkait dengan kehutanan agar bisa diakses publik.
"Agar bisa dipantau bersama. Kepo bersama," kata Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting di Jakarta, Senin (28/9/2015).
Dia juga meyakinkan bahwa keterbukaan informasi sudah dilindungi melalui Undang Undang Dasar pasal 28 dan Undan Undang nomor 14 tahun 2008.
Longgena melanjutkan bahwa dengan keterbukaan dan transparansi tersebut, pengelolaan, ijin konsesi, ijin untuk lahan kepala sawit hingga ijin HTI bisa ditinjau dan diawasi.
"Sehingga ketika ada bencana seperti kebakaran yang melanda beberapa bagian Indonesia bisa ditelaah siapa yang bertanggung jawab," lanjutnya.
Kampanye ini menggandeng beberapa selebritis seperti band rock Boomerang dan DJ Ninda Felina.
Hendry Hubert, salah satu anggota band Boomerang menandatangani keikutsertaan Kampanye Kepo Itu Baik bersama dengan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Teguh Surya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun