Suara.com - Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa Papua dan Papua Barat darurat kekerasan terhadap anak.
"Berdasarkan laporan kekerasan terhadap anak di Papua dan Papua Barat sangat tinggi di Indonesia, sehingga Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan Papua darurat kekerasan terhadap anak," kata Arist Merdeka Sirait di Manokwari, Selasa (29/9/2015).
Dia mengatakan, kasus pembunuhan sadis ibu hamil dan dua orang anak balitanya di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 27 Agustus 2015 menunjukkan tanah Papua darurat kekerasan terhadap anak.
"Pembunuhan dua balita dan ibunya yang sedang hamil empat bulan oleh oknum anggota TNI itu, lebih sadis bila dibandingkan dengan kasus pembunuhan bocah Angelene di Bali," katanya.
Dijelaskan, kekerasan terhadap anak di Papua dominan kekerasan seksual dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Papua sebagian besar adalah anak.
Faktor penyebab tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak di Papua baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual adalah minuman keras.
"Saya berkunjung ke Lapas Manokwari, Papua Barat, berdiskusi dengan narapidana anak yang melakukan kekerasan seksual penyebab mereka melakukan kejahatan itu karena konsumsi minuman keras,"ujar Arist Merdeka.
Ia menambahkan, Komisi Nasional Perlindungan Anak akan mendorong pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk terus melakukan kampanye menghentikan kekerasan terhadap anak di daerah itu. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan