Suara.com - Waka Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Sumartono mengatakan, tiga oknum anggota Brimob yang dilaporkan karena menganiaya MD (17) seorang asisten rumah tangga di bawah umur saat ini diperiksa dan diamankan di Divisi Propam.
"Ketiga oknum tersebut saat ini sedang diperiksa secara intensif oleh pihak Divisi Propam Polda NTT, karena dari laporan melakukan penganiayaan terhadap seorang anak di bawah umur yang dituduh mencuri batu akik milik majikannya," katanya kepada wartawan usai mengikuti acara tatap muka bersama Forkopinda, Tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat di markas Korem 161/Wirasakti Kupang, Kamis.
Sumartono mengatakan pihaknya sangat serius menangani kasus penganiayaan yang melibatkan anggota polisi tersebut.
"Jika dalam pemeriksaan nanti terbukti ada pelanggaran berat, maka akan diproses ke pidana umum, namun bila hanya sifatnya pelanggaran ringan, hukumannya disiplin dan kode etik," katanya seperti dikutip Antara.
Ia mengatakan, korban juga telah divisum untuk mengetahui siapa pelaku penganiayaan. Sebagai pelindung pengayom seharusnya yang bersangkutan (oknum Brimob) melindungi semua masyarakat termasuk juga korban MD.
"Jika majikan menuduh MD mencuri dan tidak ada bukti kuat ya tentu tidak boleh dipaksakan," kata Sumartono.
Kasus laporan pencuriannya tersebut lanjut Sumartono, sudah ditangani oleh Kepolisian Sektor Oebobo, namun tidak cukup bukti sehingga MD pun dipulangkan oleh polisi.
Akan tetapi sang majikan rupanya tidak puas dan selanjutnya melapor ke Brimob, lalu MD dijemput dan dibawa ke markas Brimob.
Majikan MD bernama Heri Zakaria Kota, adalah dosen Fakultas Pertambangan Universitas Nusa Cendana Kupang.
Menurut MD, ia disiksa menggunakan alat kejut milik Brimob. Penyiksaan yang dialami MD berlangsung selama 14 mulai pukul 12.00 siang sampai pukul 02.00 dini hari. Selama itu ia diberi makan satu kali dan tidak diperbolehkan tidur.
"Mereka pukul saya di testa, badan dan disetrum di bagian tangan dan leher," kata MD.
Lebih lanjut, Waka Polda sendiri ketika ditanya nama dari ketiga oknum Brimob tersebut tidak menyebutkan nama para pelakunya.
"Namun sejujurnya anggota Brimob tidak mempunyai hak dalam hal melakukan interogasi terhadap korban. Yang bisa melakukan interogasi adalah dari pihak kepolisian, dalam hal ini kepolisian sektor Oebobo," tegasnya.
Berita Terkait
-
Akan Disampaikan di Forum Dunia, 3 Poin tentang Kekerasan Anak yang Tak Bisa Lagi Diabaikan
-
Orang Tua Akan Kirim Petisi, Desak Sanksi Dosen UGM yang Diduga Terlibat Daycare Little Aresha
-
Ketua Yayasan Daycare Little Aresha Ternyata Residivis Korupsi, Polisi Bongkar Peran Gandanya!
-
Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan
-
Resmi! Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perbaikan Daycare Usai Marak Kekerasan Anak
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?