Ketua Bawaslu Muhammad, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Jaksa Muda Pidana Umum A. K. Basuni Masyarif di Bawaslu [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Muhammad mengungkapkan ada banyak pengawas proses pilkada serentak yang mendapatkan teror dari kelompok politik tertentu di sejumlah daerah.
"Ada beberapa anggota kami di daerah mendapatkan intimidasi, bahkan mengalami kekerasan fisik," kata Muhammad usai menandatangani nota kesepahaman penanganan pelanggaran pilkada serentak dengan Polri dan Kejaksaan Agung di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).
Dia mencontohkan kasus di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Anggota Panwaslu di daerah tersebut dipukuli oleh anggota DPRD karena memproses kasus pelanggaran pilkada.
"Bahkan ada anggota kami yang dikejar-kejar sampai ke bandara," kata Muhammad.
Di sejumlah daerah lainnya, kata Muhammad, petugas pengawas ditekan secara psikis dan hal itu sangat mengganggu netralitas mereka.
Muhammad berharap kasus tersebut dapat ditangani aparat penegak hukum. Petugas pengawas, katanya, harus mendapat perlindungan.
"Oleh sebab itu kasus tersebut kami serahkan kepada Pak Kapolri, sehingga panwas bekerja tidak takut, dia bisa bekerja netral untuk menegakkan aturan," katanya.
"Ada beberapa anggota kami di daerah mendapatkan intimidasi, bahkan mengalami kekerasan fisik," kata Muhammad usai menandatangani nota kesepahaman penanganan pelanggaran pilkada serentak dengan Polri dan Kejaksaan Agung di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).
Dia mencontohkan kasus di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Anggota Panwaslu di daerah tersebut dipukuli oleh anggota DPRD karena memproses kasus pelanggaran pilkada.
"Bahkan ada anggota kami yang dikejar-kejar sampai ke bandara," kata Muhammad.
Di sejumlah daerah lainnya, kata Muhammad, petugas pengawas ditekan secara psikis dan hal itu sangat mengganggu netralitas mereka.
Muhammad berharap kasus tersebut dapat ditangani aparat penegak hukum. Petugas pengawas, katanya, harus mendapat perlindungan.
"Oleh sebab itu kasus tersebut kami serahkan kepada Pak Kapolri, sehingga panwas bekerja tidak takut, dia bisa bekerja netral untuk menegakkan aturan," katanya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan
-
7 Fakta Bencana Tanah Bergerak di Tegal, 804 Warga Mengungsi
-
Pakar Teknik Ingatkan Program Gentengisasi Prabowo Tak Bisa Dipukul Rata
-
Pemanasan Global Ubah Cara Atmosfer Mengurai Gas Rumah Kaca: Apa Dampaknya?
-
Respons Kritik soal Pengangkatan jadi Hakim MK, Adies Kadir: Bisa Tanya ke DPR