Ketua Bawaslu Muhammad, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Jaksa Muda Pidana Umum A. K. Basuni Masyarif di Bawaslu [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Muhammad mengungkapkan ada banyak pengawas proses pilkada serentak yang mendapatkan teror dari kelompok politik tertentu di sejumlah daerah.
"Ada beberapa anggota kami di daerah mendapatkan intimidasi, bahkan mengalami kekerasan fisik," kata Muhammad usai menandatangani nota kesepahaman penanganan pelanggaran pilkada serentak dengan Polri dan Kejaksaan Agung di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).
Dia mencontohkan kasus di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Anggota Panwaslu di daerah tersebut dipukuli oleh anggota DPRD karena memproses kasus pelanggaran pilkada.
"Bahkan ada anggota kami yang dikejar-kejar sampai ke bandara," kata Muhammad.
Di sejumlah daerah lainnya, kata Muhammad, petugas pengawas ditekan secara psikis dan hal itu sangat mengganggu netralitas mereka.
Muhammad berharap kasus tersebut dapat ditangani aparat penegak hukum. Petugas pengawas, katanya, harus mendapat perlindungan.
"Oleh sebab itu kasus tersebut kami serahkan kepada Pak Kapolri, sehingga panwas bekerja tidak takut, dia bisa bekerja netral untuk menegakkan aturan," katanya.
"Ada beberapa anggota kami di daerah mendapatkan intimidasi, bahkan mengalami kekerasan fisik," kata Muhammad usai menandatangani nota kesepahaman penanganan pelanggaran pilkada serentak dengan Polri dan Kejaksaan Agung di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).
Dia mencontohkan kasus di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Anggota Panwaslu di daerah tersebut dipukuli oleh anggota DPRD karena memproses kasus pelanggaran pilkada.
"Bahkan ada anggota kami yang dikejar-kejar sampai ke bandara," kata Muhammad.
Di sejumlah daerah lainnya, kata Muhammad, petugas pengawas ditekan secara psikis dan hal itu sangat mengganggu netralitas mereka.
Muhammad berharap kasus tersebut dapat ditangani aparat penegak hukum. Petugas pengawas, katanya, harus mendapat perlindungan.
"Oleh sebab itu kasus tersebut kami serahkan kepada Pak Kapolri, sehingga panwas bekerja tidak takut, dia bisa bekerja netral untuk menegakkan aturan," katanya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 6 Oktober 2025, Banjir Ribuan Gems dan Kesempatan Klaim Ballon d'Or
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga Mulai Rp6 Jutaan, Ramah Lingkungan dan Aman Digunakan saat Hujan
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Tanpa Calvin Verdonk, Ini Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
Terkini
-
Dirut PT WKM Ungkap Ada Barang Bukti Pelanggaran PT Position yang Dihilangkan
-
NasDem Sentil Projo Soal Isu Jokowi-Prabowo Renggang: Itu Nggak Relevan
-
Seskab Teddy Indra Wijaya dan Mensesneg Prasetyo Hadi Hadiri Rapat Strategis di DPR, Bahas Apa?
-
Cetak Generasi Emas Berwawasan Global, Sekolah Garuda Siap Terapkan Kurikulum Internasional
-
Prabowo Video Call dengan Patrick Kluivert Jelang Timnas Lawan Arab Saudi: Give Us Good News
-
Pelamar Rekrutmen PLN Group 2025 Tembus 200 Ribu: Bukti Antusiasme Tinggi
-
Pemprov DKI Luncurkan Ambulans Listrik Pertama, Pramono: Ini Jadi Model Awal Transisi Energi
-
Beda Jalan dengan 18 Gubernur, Pramono Anung Beberkan Alasan Tak Protes Anggaran Dipangkas Rp15 T
-
Ratusan Siswa di 82 Sekolah Mamasa Sulawesi Barat Rasakan Digitalisasi Berkat Listrik Masuk Desa
-
Ingatkan Pesan Bung Karno Saat Ganefo, PDIP Tegaskan Tolak Kedatangan Tim Senam Israel