Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan propinsi Riau, Instiawati Ayus menilai, koordinasi dalam mengatasi permasalahan kabut asap saat ini sangat tidak jelas. Pasalnya, setiap pihak yang terjun untuk menyelesaikan masalah ini terkesan bergerak sendiri-sendiri dan tanpa menghiraukan satu sama lain.
"Saya tegaskan, semua lini gagap dalam menyelesaikan masalah kebakaran lahan ini, tidak ada komando yang jelas, semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi," kata Instiaeati dalam diskusi yang bertajuk 'Masihkah ada asa untuk melawan asap' di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2015).
Menurut perempuan yang biasa disapa Iin ini, seharusnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup menjadi komandan yang baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Namun ia tak melihat peran itu dilaksanakan Kemenhut LH. Karenanya, dia meminta agar Badan Nasional Penanggualangan Bencana(BNPB) berjalan sendiri dengan memanfaatkan anggaran yang disediakan.
"Kementerian lingkunagn hidup ini seharusnya menjadi komandan, tetapi kenapa malah gagap dan mebiarkan semuanya berjalan sendiri-sendiri," katanya.
Dia menambahkan, saat ini yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengeksekusi mencabut izin usaha perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan, agar dapat ditemukan secara jernih akar permasalahannya.
"Saya terus mendesak pihak eksekutif untuk segera berhentikan semua izin terlebih dahulu, bekukan saja dulu, itu sudah langkah yang bagus," tutupnya.
Tag
Berita Terkait
-
Sikap Tegas Prabowo: Bakar Hutan Disikat, Tapi Diberi 'Modal' Teknologi Canggih?
-
Kapolri Turun Langsung Cek Karhutla di Riau, Gara-gara Asap Sampai ke Luar Negeri?
-
Karhutla Riau 2025: Cuaca Panas, Kebakaran Meluas hingga Asap ke Malaysia
-
Diprotes Malaysia, Mahfud MD Pastikan Tidak Ada Kiriman Asap ke Negara Tetangga
-
Malaysia Tawarkan Bantuan Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu