Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Indonesia tidak sampai keluar hingga melintas negara tetangga.
Mahfud memastikan tidak ada kiriman asap dari dalam ke luar negeri.
"Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak. Atau seperti yang sering terjadi setiap tahun di masa lalu," kata Mahfud usai melaksanakan rapat koordinasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (9/10/2023).
Mahfud memaparkan memang terjadi peningkatan hotspot atau titik panas dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini yang lebih tinggi. Kendati begitu masih bisa ditanggulangi.
"Namun jika dibandingkan dengan El Nino pada tahun 2019 yang lalu, yang sangat luas, karhutla pada El Nino pada tahun 2023 ini masih lebih kecil dan lebih terkendali, seperti tadi dilaporkan oleh Ibu Kepala BMKG," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan pemerintah akan terus memonitoring hotspot yang meningkat.
"Meskipun tidak selamanya hotspot menjadi frespot seperti tadi laporan dari Wamen KLHK," kata Mahfud.
Malaysia Salahkan Indonesia
Sebelumnya, petinggi salah satu lembaga resmi di Malaysia menyalahkan Indonesia atas polusi udara yang mencemari negara mereka. Malaysia mengklaim, kabut asap dari dua pulau besar Indonesia telah melintasi batas negara.
Baca Juga: Dikabarkan Sakit, Menko Luhut Ternyata Punya Utang Meski Kekayaan Hampir Rp1 Triliun
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wan Abdul Latiff Wan Jaffar selaku Direktur Jenderal Departemen Lingkungan Hidup Malaysia.
Ia mengungkap bahwa kebakaran hutan di Indonesia memperburuk polusi udara pantai barat dan Sarawak. Menurutnya, kebakaran dari Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah menyebabkan kabut asap melintasi negara.
"Secara keseluruhan, kualitas udara di negara ini menunjukkan penurunan. Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan bagian tengah serta selatan milik Indonesia menyebabkan kabut asap melintasi negara," kata Wan Abdul Latiff Wan Jaffar.
Berita Terkait
-
Australia Ogah Ajak Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034 Sebab Tragedi Kanjuruhan
-
Ditanya Pernah Tulis Pidato Gus Dur di Sidang Lord Luhut, Rocky Gerung: Rahasia Negara Itu
-
Rocky Gerung jadi Saksi Ahli Kubu Haris-Fatia di Sidang Lord Luhut Hari Ini
-
Dikabarkan Sakit, Menko Luhut Ternyata Punya Utang Meski Kekayaan Hampir Rp1 Triliun
-
Dampak Karhutla di Indonesia, Singapura Was-Was dan Malaysia Layangkan Protes
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?