Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) optimis dengan target masuk menjadi partai politik papan atas dalam pemilu legislatif 2019 mendatang bisa terpenuhi.
"Menjadi partai papan atas secara nasional, tentu saja targetnya sudah dicanangkan di atas sepuluh persen dalam pemilu leguislatif pada tahun 2019 nanti," kata Ketua Komisi dan Organisasi Kewilayahan DPP PKS, DR. Siswono di Ambon, Senin.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, partai berlambang padi dan kapas ini terus melakukan pembenahan internal dan membentuk organisasi kepengurusananya sampai pada tingkat kelurahan.
Menurut Siswono, mudah-mudahan dengan konsolidasi lebih awal ini masih ada waktu yang leluasa untuk konsolidasi dan rekrutmen para kader serta basis masa sehingga dirinta yakin ada semangat untuk mencapai target tersebut.
Soliditas di dalam tubuh partai juga semakin terpelihara dan saat ini PKS melakukan kegistan musyawarah wilayah pada semua tingkat wilayah di tanah air.
"Presiden partai di Jawa Barat, saya ke Maluku, salah satu ketua di Manado dan Papua jadi ada serentak muswilnya diselesaikan," ujarnya.
Sehingga tidak ada masalah untuk kepengurusan tingkat wilayah, dan yang ada nanti kemungkinan di tingkat kabupaten/kota atau daerah-daerah yang memang kader PKS masih minim, bahkan mungkin belum ada samasekali.
Kepengurusan partai pada tingkat DPD saat ini sudah terbentuk seluruhnya kecuali yang DPC ditargetkan sampai 95 persen dan yang tingkat ranting diharapkan 75 persen sudah terbentuk.
Siswono yang juga mantan Menteri Pertanian ini menjelaskan, kontribusi kader PKS terhadap calon-calon kepala daerah tidak mempengaruhi dana kampanye partai.
Karena semuanya ada kepanitiaannya dan nanti dipertanggungjawabkan, seperti pada saat munas sebelumnya, dengan gerakan lima puluh ribu (Galibu) per kader, ternyata dalam waktu tidak lebih dari dua pekan sudah terkumpul hampir Rp2 miliar.
"Itu berarti kekuatan kader sendiri luar biasa, ada yang menyumbang terkecil Rp50.000 dan ada juga yang lebih dari Rp1 juta," tandas Siswono.
Sehingga kekuatan kader inilah yang menjadi andalan ke depan karena selama ini memang juga para kader yang berpartisipasi untuk kemenangan dalam pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah.
Jadi sejauh ini tidak ada masalah dengan dana kampanye partai dan nantinya akan ada audit yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kunjungan kerja Siswono ke Ambon selaku wakil ketua DPP PKS untuk melantik sembilan anggota dewan pimpinan tertinggi wilayah (DPTW) provinsi periode 2015-2020 pada kegiatan muswil ke-4 PKS. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar