Suara.com - Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW), Sabtu (17/10/2015) memaparkan 10 Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang paling banyak menunggak kasus tindak pidana korupsi selama periode semester pertama 2015.
Peneliti dari Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, mengatakan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur masih menunggak 64 kasus tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp269,1 miliar.
"Menunggak di sini diartikan memiliki sejumlah kasus korupsi yang statusnya masih pada tahap penyidikan, belum naik ke penuntutan," tutur Wana.
Wana menjelaskan bahwa daftar tersebut dibuat menurut tingkatan Kejati dan Polda dengan asumsi kasus korupsi yang ditangani oleh Kejari dan Kecabjari atau Polres berada di bawah koordinasi kedua koordinasi institusi tersebut.
Dan berikut daftar 10 Kejati yang paling banyak menunggak kasus korupsi di tahun 2015 ini:
1. Kejati Jawa Timur, 64 kasus tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp269,1 miliar.
2. Kejati Sulawesi Selatan, 56 dan kerugian negara mencapai Rp97,1 miliar.
3. Kejati Sumatera Utara dengan 51 kasus dan kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun.
4. Kejati Jawa Barat, 46 kasus dan kerugian negara Rp325,5 miliar.
5. Kejati Nangroe Aceh Darussalam (NAD), 46 kasus dan total kerugian negara sebesar Rp338,9 miliar.
6. Kejati Riau, 45 kasus dan kerugian negara lebih dari Rp1,5 triliun.
7. Kejati NTT, 40 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp609,2 miliar.
8. Kejati Jambi, 39 kasus dan kerugian negara sekitar Rp64,5 miliar.
9. Kejati Maluku, ada 34 kasus dengan kerugian negara Rp36,9 miliar.
10. Kejati Jawa Tengah, 29 kasus dengan kerugian mencapai Rp111,5 miliar. (Antara)
Berita Terkait
-
Prabowo Bangga, Gaji Hakim RI Naik 280 Persen dan Kini di Atas Malaysia
-
Prabowo: Setiap Kali Mau Berantas Korupsi, Kelompok 'Garong' Serang Balik Pakai Kerusuhan
-
Komitmen Berantas Korupsi, Prabowo Klaim 6 Bulan Menjabat Selamatkan Ratusan Triliun Uang Rakyat
-
Joko Anwar Geram Lihat Korupsi Indonesia Bak Minum Obat Sehari 3 Kali, Warganet Sarankan Buat Film Berantas Korupsi
-
Pimpinan KPK Akui Gagal Berantas Korupsi, Alex Marwata Ungkit Polri dan Kejaksaan: Ego Sektoral Masih Ada!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT