Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terletak di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/10/205) siang.
Prasetio datang untuk melayangkan protes terkait rencana pengelolaan lahan parkir di gedung DPRD. Ia protes karena menurut informasi yang diterimanya akan ada pemberlakuan tarif parkir per jam Rp2.000.
"Tadi saya ngomongin masalah parkir depan ini, ini kan kantor rakyat. Di mana kantor rakyat itu kalau dipasangin kaya gini (palang masuk kendaraan) kan juga nggak baguslah," kata Prasetio di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
"Kalau sampai dikenakan biaya parkir, saya keberatan dan saya komplain," Prasetio menambahkan.
Prasetio menegaskan gedung DPRD merupakan rumah rakyat Jakarta dan seharusnya masyarakat yang datang ke sana tidak perlu dipungut biaya parkir.
Prasetio mengungkapkan ketidaksukaannya kalau Ahok secara sepihak mengatur tempat parkir di gedung DPRD. Ia meminta Ahok berkoordinasi terlebih dahulu sebelum membuat aturan main.
"Ini rumah tangga saya, DPRD saya yang kendalikan, artinya dengan keterbukaan dan transparansi saya selama memimpin juga harus diberi hak. Itu harus dihargai oleh Pak Gubernur," kata Prasetio.
Kebijakan Ahok tersebut menyusul laporan ada oknum pejabat yang melakukan pemungutan liar di tempat parkir dewan.
"Ya supaya resmi," kata Ahok di Balai Kota DKI baru-baru ini.
Ahok mengatakan sosialisasi pengarutan tempat parkir sedang dilaksanakan. Setelah itu, nanti akan ditentukan tarif parkirnya.
"Ya. Nanti baru kita atur (tarif parkirnya seperti apa)," kata dia.
Gara-gara tempat parkir itu pula Ahok mencopot Sekretaris Dewan DPRD Jakarta Ahmad Sotar Harahap pada Jumat lalu (4/9/2015).
Berita Terkait
-
Ketua DPRD DKI Setuju Usul Komisi D Kunjungan ke Belanda
-
Anggota DPRD DKI Pakai Pelat Palsu, Lulung: Teman-teman Malas!
-
Ketahuan Palsukan Plat Mobil, Anggota DPRD DKI Mulai Mengurusnya
-
Anggota Palsu Plat Nomor Mobil Dinas, DPRD DKI: Mungkin Tak Tahu
-
Pimpinan DPRD DKI: Tilang Anggota Dewan Pemalsu Plat Mobil Dinas
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
PBNU Memanas! Waketum Amin Said: Islah Satu-satunya Jalan, Tak Ada Forum Bisa Copot Gus Yahya
-
Usut Kasus Bupati Ponorogo, KPK Geledah Kantor Swasta di Surabaya
-
Ditempeli Stiker 'Keluarga Miskin', Mensos Sebut Banyak Warga Mengundurkan Diri dari Penerima Bansos
-
Tak Cukup Dipublikasikan, Laporan Investigasi Butuh Engagement Agar Berdampak
-
Surat Edaran Terbit, Sebut Gus Yahya Bukan Lagi Ketua Umum PBNU Mulai 26 November 2025
-
Program Prolanis Bantu Penderita Diabetes Tetap Termotivasi Jalani Hidup Lebih Sehat
-
Tak Hadir di Audiensi, Keluarga Arya Daru Minta Gelar Perkara Khusus Lewat Kuasa Hukum
-
Gus Yahya Staquf Diberhentikan dari Ketua NU, Siapa Penggantinya?
-
Kuasa Hukum Nadiem Makarim: Kasus Kliennya Mirip Polemik Tom Lembong dan Ira Puspadewi
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP