Suara.com - Partai Rakyat Swiss (SVP), yang anti-imigrasi memperoleh suara terbanyak pada pemilihan anggota parlemen pada Senin (19/10/2015), atau Minggu waktu setempat, terus menekan pemerintah Swiss untuk memberlakukan kuota imigran yang masuk dari Uni Eropa.
Keberhasilan SVP, ditambah kenaikan perolehan suara Partai Liberal Pro-Bisnis (FDP) dan membuat pengamat politik Swiss mulai membicarakan pergeseran politik Swiss ke arah sayap kanan (konservatif), atau yang disebut dengan Rechtsrutsch.
Imigrasi adalah topik utama untuk pemilih di tengah keadaan banyak pencari suaka datang dari Timur Tengah dan Afrika Utara menuju Eropa.
"Suaranya telah jelas," kata pemimpin SVP Toni Brunner kepada televisi Swiss.
Menurut Brunner, masyarakat khawatir akan migrasi massal menuju Eropa dan hasil Pemilihan.
SVP memperoleh 29,4 persen suara, yang menurut perhitungan dari penyiar Swiss SRF, naik dari 26,6 persen pada 2011 lalu.
Perolehan suara SVP, partai tunggal terbesar Swiss, ini diuntungkan setelah Swiss mendukung referendum untuk membatasi jumlah warga asing yang tinggal di negara tersebut.
Pembuat kebijakan mempunyai waktu hingga 2017 untuk menyatukan hasil referendum ini dengan pakta Uni Eropa yang menjamin pergerakan bebas pekerja termasuk imigran.
Sebaliknya, Pemerintah Swiss harus menentukan tentang kuota didalam kebijakannya terlepas dari komprominya dengan Uni Eropa. (Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati