Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah [suara.com/Nur Habibie]
Sekitar seratus mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Selasa (20/10/2015). Mereka menuntut DPR melengserkan Presiden Joko Widodo karena dinilai tidak berhasil merealisasikan janji semasa kampanye Pemilihan Presiden 2014.
Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah ikut bergabung dengan demonstran. Bahkan, dia ikut berorasi di atas mobi pick up dengan alat pengeras suara. Dia mendukung aksi mahasiswa dan menyatakan akan menampung aspirasi mereka.
Dalam orasi, Fahri menilai selama satu tahun pemerintah, Presiden Jokowi belum merealisasikan program kerja yang dijanjikan saat kampanye.
Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah ikut bergabung dengan demonstran. Bahkan, dia ikut berorasi di atas mobi pick up dengan alat pengeras suara. Dia mendukung aksi mahasiswa dan menyatakan akan menampung aspirasi mereka.
Dalam orasi, Fahri menilai selama satu tahun pemerintah, Presiden Jokowi belum merealisasikan program kerja yang dijanjikan saat kampanye.
"Pemerintahan tidak efektif menyelesaikan seluruh janji yang dia buat. Ini persoalan pada level tim Kabinet yang dibentuk," kata Fahri.
Lebih jauh, Fahri mengatakan DPR telah membentuk panitia khusus untuk mengusut kasus dugaan korupsi di PT. Pelindo II.
"Melalui Pansus DPR bisa menyeleidiki sejauh-jauhnya, termasuk memeriksa apakah Presiden dan Wakil Presiden terlibat dalam suatu perkara," ujarnya.
Dengan sistem demokrasi, kata dia, DPR bisa melakukan impeachment atau melengserkan Presiden dengan menyurati Mahkamah Konstitusi. Kemudian MK yang nantinya menentukan apakah Presiden dan Wakil Presiden bersalah atau tidak, jika bersalah nanti putusan itu dilanjutkan ke DPR untuk dilakukan sidang istimewa MPR.
"DPR berhak. Kalau disetujui, Dewan akan bersurat bahwa Presiden dan Wapres melakukan pelanggaran berat, sehingga bisa impeachment," katanya.
"Kalau anda ingin menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden itu bisa dilakukan, ada jalannya jika rakyat menghendaki," Fahri menambahkan.
Lebih jauh, Fahri mengatakan DPR telah membentuk panitia khusus untuk mengusut kasus dugaan korupsi di PT. Pelindo II.
"Melalui Pansus DPR bisa menyeleidiki sejauh-jauhnya, termasuk memeriksa apakah Presiden dan Wakil Presiden terlibat dalam suatu perkara," ujarnya.
Dengan sistem demokrasi, kata dia, DPR bisa melakukan impeachment atau melengserkan Presiden dengan menyurati Mahkamah Konstitusi. Kemudian MK yang nantinya menentukan apakah Presiden dan Wakil Presiden bersalah atau tidak, jika bersalah nanti putusan itu dilanjutkan ke DPR untuk dilakukan sidang istimewa MPR.
"DPR berhak. Kalau disetujui, Dewan akan bersurat bahwa Presiden dan Wapres melakukan pelanggaran berat, sehingga bisa impeachment," katanya.
"Kalau anda ingin menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden itu bisa dilakukan, ada jalannya jika rakyat menghendaki," Fahri menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Baru Dibuka, 22.494 Tiket Kereta H-1 Lebaran dari Jakarta Ludes Terjual
-
Tanggapan Mensos Soal Kematian Siswa SD di NTT: Ini Bukan Kasus Individual, Data Kita Bocor!
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
-
Megawati di Forum Abu Dhabi: Perempuan Tak Perlu Dilema Pilih Karier atau Keluarga
-
Kemenag Nilai Semarang Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2026, PRPP Jadi Lokasi Unggulan
-
Polda Bongkar Bukti CCTV! Pastikan Tak Ada Rekayasa BAP Kasus Penganiayaan di Polsek Cilandak
-
Beda Sikap Soal Ambang Batas Parlemen: Demokrat Masih Mengkaji, PAN Tegas Minta Dihapus
-
Perludem Soroti Dampak Ambang Batas Parlemen: 17 Juta Suara Terbuang dan Partai Tak Menyederhana
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Rabu: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir di Jakarta Barat
-
Mensos Gus Ipul Tekankan Penguatan Data untuk Lindungi Keluarga Rentan