Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah [suara.com/Nur Habibie]
Sekitar seratus mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Selasa (20/10/2015). Mereka menuntut DPR melengserkan Presiden Joko Widodo karena dinilai tidak berhasil merealisasikan janji semasa kampanye Pemilihan Presiden 2014.
Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah ikut bergabung dengan demonstran. Bahkan, dia ikut berorasi di atas mobi pick up dengan alat pengeras suara. Dia mendukung aksi mahasiswa dan menyatakan akan menampung aspirasi mereka.
Dalam orasi, Fahri menilai selama satu tahun pemerintah, Presiden Jokowi belum merealisasikan program kerja yang dijanjikan saat kampanye.
Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah ikut bergabung dengan demonstran. Bahkan, dia ikut berorasi di atas mobi pick up dengan alat pengeras suara. Dia mendukung aksi mahasiswa dan menyatakan akan menampung aspirasi mereka.
Dalam orasi, Fahri menilai selama satu tahun pemerintah, Presiden Jokowi belum merealisasikan program kerja yang dijanjikan saat kampanye.
"Pemerintahan tidak efektif menyelesaikan seluruh janji yang dia buat. Ini persoalan pada level tim Kabinet yang dibentuk," kata Fahri.
Lebih jauh, Fahri mengatakan DPR telah membentuk panitia khusus untuk mengusut kasus dugaan korupsi di PT. Pelindo II.
"Melalui Pansus DPR bisa menyeleidiki sejauh-jauhnya, termasuk memeriksa apakah Presiden dan Wakil Presiden terlibat dalam suatu perkara," ujarnya.
Dengan sistem demokrasi, kata dia, DPR bisa melakukan impeachment atau melengserkan Presiden dengan menyurati Mahkamah Konstitusi. Kemudian MK yang nantinya menentukan apakah Presiden dan Wakil Presiden bersalah atau tidak, jika bersalah nanti putusan itu dilanjutkan ke DPR untuk dilakukan sidang istimewa MPR.
"DPR berhak. Kalau disetujui, Dewan akan bersurat bahwa Presiden dan Wapres melakukan pelanggaran berat, sehingga bisa impeachment," katanya.
"Kalau anda ingin menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden itu bisa dilakukan, ada jalannya jika rakyat menghendaki," Fahri menambahkan.
Lebih jauh, Fahri mengatakan DPR telah membentuk panitia khusus untuk mengusut kasus dugaan korupsi di PT. Pelindo II.
"Melalui Pansus DPR bisa menyeleidiki sejauh-jauhnya, termasuk memeriksa apakah Presiden dan Wakil Presiden terlibat dalam suatu perkara," ujarnya.
Dengan sistem demokrasi, kata dia, DPR bisa melakukan impeachment atau melengserkan Presiden dengan menyurati Mahkamah Konstitusi. Kemudian MK yang nantinya menentukan apakah Presiden dan Wakil Presiden bersalah atau tidak, jika bersalah nanti putusan itu dilanjutkan ke DPR untuk dilakukan sidang istimewa MPR.
"DPR berhak. Kalau disetujui, Dewan akan bersurat bahwa Presiden dan Wapres melakukan pelanggaran berat, sehingga bisa impeachment," katanya.
"Kalau anda ingin menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden itu bisa dilakukan, ada jalannya jika rakyat menghendaki," Fahri menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Didakwa Rugikan Negara Rp1,25 T, Eks Dirut ASDP Beberkan Kalkulasi Untung di Persidangan
-
Guru Besar UI Sebut Polri Wajib Diawasi Ketat! Ini Alasannya...
-
Heboh Gus Muda Ceramah "Rokok Tauhid", Ketua MUI Murka: Penceramah Model Gini yang Bikin Rusak!
-
Puan Maharani Respons Pembatasan Titik Reses DPR: Anggaran Berpotensi Dipangkas
-
Roy Suryo Pulang dari Australia, Bawa 'Bom' Ijazah Gibran: 99 Persen Yakin Gak Punya!
-
Prabowo Sanjung Habis Jokowi: Beliau Paling Berjasa di Proyek Raksasa Lotte!
-
'Gurita Korupsi Pejabat' di DPR, Ratusan Buruh KASBI Tuntut Keadilan Pasca-Omnibus Law
-
Ungkap Alasan Undang Jokowi di Peresmian Pabrik, Prabowo: Saya Lihat Mulai Ada Budaya Tidak Baik
-
Demo di Depan Kantor Kemendikbud: Gemas Bongkar 'Dosa' Soeharto, Fadli Zon Jadi Sasaran
-
Siapa Saja yang Bisa Lakukan Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan? Ketahui Syaratnya