Suara.com - Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS Ariyanto Hendrata tidak mau menanggapi kemarahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menanggapi rencana pemanggilan Ahok terkait kasus pelanggaran waktu pengiriman sampah ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantargebang.
"Saya tidak ingin menanggapi yang begitu, takutnya permasalahannya justru menjadi bias. Saya dan teman-teman ingin fokus kepada pengawasan perjanjian kerjasama saja," kata Ariyanto, Jumat (23/10/2015).
Ariyanto memahami kenapa Ahok tersinggung dan marah mendengar rencana dipanggil DPRD Kota Bekasi.
"Mungkin dia tersinggung dengan bahasa 'panggil,' seolah-olah dia bawahan kali yah. Kota Bekasi apa sih, siapa sih saya kan? Padahal kita nanti kan pasti pakai surat resmi (kalau mau memanggil)," ujarnya.
Ariyanto menambahkan rencana pemanggilan Ahok ke DPRD Kota Bekasi bertujuan untuk meminta klarifikasi dari Jakarta atas pelanggaran atas pelanggaran kesepakatan dan agar kelak tidak melanggar lagi.
"Dulu kan dia pernah bilang 'dipanggil DPRD DKI aja gue nggak dateng, apalagi DPRD Bekasi.' Akhirnya dia mengutus orang untuk datang dalam rapat. Dia mengutus Dinas Kebersihan," kata Ariyanto.
DPRD Kota Bekasi tidak memanggil Dinas Kebersihan DKI Jakarta karena ketika dulu dipanggil dinilai tidak bisa memberikan penjelasan dengan baik.
"Ingat nggak dulu saya marahin mereka karena nggak bisa jawab pertanyaan kita? Jadi ini sudah perjuangan kami sejak dulu. Bukan baru sekarang saja. Maksudnya daripada utus orang lagi, memang yang paling kompeten itu gubernurnya," kata Ariyanto.
"Kita mau selesain masalah atau perang di media nih? Ini kan nggak menyelesaikan masalah (kalau cuma hanya bicara di media)," Ariyanto menambahkan.
Kemarin Ahok marah karena dianggap melanggar perjanjian pemanfaatan lahan tempat pengolahan sampah terpadu Bantergebang. Bentuk pelanggarannya, antara lain truk pengangkut sampah Jakarta membuang sampah bukan pada waktu yang telah disepakati.
"Bukan sok-sokan DPRD begitu (mau langsung panggil-panggil). Sombong banget baru anggota DPRD. DPRD juga nggak pernah mayoritas sekarang, DPRD yang mana? Jadi jangan terlalu sombong jadi DPRD Bekasi saja oknumnya sombong banget," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Menurut Ahok, selama ini pemerintah Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi menjalin komunikasi dengan baik, terutama mengenai persampahan.
Itu sebabnya, dia tak terima begitu saja diancam mau dipanggil anggota DPRD Kota Bekasi. Lalu, Ahok ingin tahu dari partai mana anggota dewan Kota Bekasi yang ingin memanggilnya.
"Dari partai apa yang ngomong itu? PKS lagi? Maksud saya nggak usahlah pakai main politik-politik gitu. Kalau Anda butuh, kita atur bersama," kata Ahok.
Soal persampahan, Ahok ingin Jakarta dan Kota Bekasi duduk bersama untuk membahas apa yang dirasa kurang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Resmi! Gubernur Riau Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari!
-
PSI Minta Satpol PP Tegas Tertibkan Parkir Liar di Trotoar: Sudah Ganggu Pejalan Kaki!
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati
-
Dinyatakan Bersalah Dihukum Nonaktif Selama 6 Bulan Oleh MKD, Sahroni: Saya Terima Lapang Dada
-
Ahmad Sahroni Kena Sanksi Terberat MKD! Lebih Parah dari Nafa Urbach dan Eko Patrio, Apa Dosanya?
-
MKD Ungkap Alasan Uya Kuya Tak Bersalah, Sebut Korban Berita Bohong dan Rumah Sempat Dijarah