Suara.com - Anggota DPRD Kota Bekasi mengancam memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena dianggap melanggar perjanjian pemanfaatan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantergebang. Bentuk pelanggarannya, antara lain truk pengangkut sampah Jakarta membuang sampah bukan pada waktu yang telah disepakati.
Ahok kesal dengan sikap anggota DPRD Kota Bekasi.
"Bukan sok-sokan DPRD begitu (mau langsung panggil-panggil). Sombong banget baru anggota DPRD. DPRD juga nggak pernah mayoritas sekarang, DPRD yang mana? Jadi jangan terlalu sombong jadi DPRD Bekasi saja oknumnya sombong banget," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Menurut Ahok, selama ini pemerintah Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi menjalin komunikasi dengan baik, terutama mengenai persampahan.
Itu sebabnya, dia tak terima begitu saja diancam mau dipanggil anggota DPRD Kota Bekasi. Lalu, Ahok ingin tahu dari partai mana anggota dewan Kota Bekasi yang ingin memanggilnya.
"Dari partai apa yang ngomong itu? PKS lagi? Maksud saya nggak usahlah pakai main politik-politik gitu. Kalau Anda butuh, kita atur bersama," kata Ahok.
Soal persampahan, Ahok ingin Jakarta dan Kota Bekasi duduk bersama untuk membahas apa yang dirasa kurang.
"Ini kan Jakarta memang persoalan bersama, kita atasi. Kalau truknya kurang kita beli. Kalau truknya nggak boleh jalan malem, ya tangkep aja Dishub-nya, kan itu ada truk swasta," kata Ahok.
"Dari dulu ngomong ngancem mau tutup-mau tutup, mau manggil saya, siapa lu? Sombong banget sih. Sombong amat baru jadi (politisi) PKS. Memang PKS mayoritas di Bekasi sekarang? Kasih tahu dia kalau PKS," Ahok menambahkan.
Sebelumnya, Komisi A DPRD Kota Bekasi inspeksi mendadak ke Bantargebang untuk melihat apakah pengangkutan sampah dari Jakarta dilakukan pada jam-jam yang telah ditentukan. Untuk rute Transyogi, Jalan Alternatif Cibubur, pukul 05.00-09.00 WIB. Sementara rute tol Bekasi Barat, Jalan Ahmad Yani, hanya diperbolehkan setelah pukul 21.10 WIB.
"Dalam sidak kenyataannya Pemprov DKI Jakarta malah mendiamkan armada pengangkut sampah membuang ke TPST Bantargebang, dengan jam-jam yang sudah salah," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS Aryanto Hendrata dalam pesan elektronik yang diterima wartawan, Rabu (21/10/2015).
Temuan tersebut, semakin menguatkan alasan DPRD Kota Bekasi untuk segera memanggil Ahok.
"Untuk Pemkot Bekasi kami minta armada (truk sampah Pemprov DKI,red) tetap ditahan. Karena ini salah satu bukti kebebalan Pemprov DKI terhadap Pemkot Bekasi. Tapi untuk sampahnya silahkan dibuang," kata Aryanto.
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN