Periksa Surya Paloh, KPK Klarifikasi Keterangan Rio Capella

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi keterangan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Capella kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Untuk kepentingan penyidikan tersangka PRC (Patrice Rio Capella), ada keterangan Pak Surya yang dibutuhkan penyidik," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi Sapto Pribowo di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Surya Paloh datang sebagai saksi dalam kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi suap kepada anggota DPR terkait penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan atau Kejaksaan Agung.

Ia datang lebih cepat dari jadwal pemeriksaan yang seharusnya dilakukan pada Senin (26/10).

"Pak Surya Paloh sebenarnya dijadwalkan hari Senin untuk dimintai keterangan terkait saksi untuk tersangka PRC, tapi tadi yang bersangkutan menyampaikan hari Senin tidak bisa hadir, jadi minta dimajukan hari ini dan hari ini dilakukan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka PRC. Kebetulan penyidiknya sudah selesai dan kami siap melakukan itu dan perlu diapresiasi Pak Surya Paloh hadir sebagai warga negara yang taat hukum untuk menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dan sekarang sedang didengar keterangannya," kata Johan.

Namun Johan enggan menjelaskan mengenai kebutuhan keterangan pemeriksaan Surya tersebut.

"Setiap saksi dimintai keterangan tentu karena pernah mendengar, menyaksikan, atau keterangan diperlukan untuk mengonfirmasi keterangan tersangka atau saksi lain terkait kasus pak PRC," kata Johan.

Johan pun tidak menutup kemungkinan pengembangan kasus ini.

"Setiap perkara selalu ada perkembangan tergantung apakah ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menyimpulkan ada pihak lain yang terbukti atau tidak," jelas Johan.

Rio dalam kasus ini diduga menerima uang Rp200 juta dari istri Gubernur Sumatera Utara Evy Susanti untuk mengamankan perkara suaminya, Gatot Pujo Nugroho yang mendapatkan status tersangka dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS) dan tunggakan dana bagi hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD. (Antara)