Suara.com - Pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantergebang PT Godang Tua Jaya di Bekasi, Jawa Barat, berencana melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke kepolisian.
Direktur Utama PT GTJ, Rekson Sitorus, tidak terima kalau dituding melakukan permainan antara PT GJT dengan anggota dewan di DPRD Kota Bekasi oleh Ahok.
"Ini salah satu yang betul ingin kita laporkan jalur hukum, kok kami difitnah dengan hal-hal seperti itu. Mana ada urusan kami dengan DPRD. Ini kan hubungan kerjasama antara dua pemerintah daerah (pemprov DKI dan pemerintah Kota Bekasi)," jelas Rekson ketika dihubungi, Senin (26/10/2015).
Rekson menjelaskan, pihaknya selalau menggelar pertemuan dari perwakilan pemerintah Kota Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta setiap bulannya.
"Tidak ada korelasi (dengan DPRD Bekasi), kami melihat, dikit-dikit Godang Tua yang dituduh, dikit-dikit Godang Tua aktornya, yang menciptakan suasa gaduh. Kami selalu-selalu difitnah seperti ini, aduh, kami berbuat apa emang?" jelas dia.
Dikatakan Rekson, bahwa pihaknya tidak pernah memberikan uang tipping fee langsung ke masyarakat Bekasi. PT GTJ hanya menyerahkan 20 persen uang dari pemprov DKI ke Pemerintah Kota Bekasi. Dia juga membantah kalau mendapatkan uang Rp400 miliar dalam satu tahun untuk biaya operasional dari pemprov DKI.
"Kami tidak pernah mendistribusikan uang ke masyarakat. Kami mendistribusikan uang dari penerimaan tipping fee itu ke kas daerah Kota Bekasi. Tapi seolah-olah pemberitaan itu kami membagi uang ke preman, ke aparatur, itu sangat meyesatkan," kesal dia.
"Bahwa kami setiap menerima tipping fee, kami distribusikan 20 persen ke kas daaerah Kota Bekasi karena di dalam kontrak itu diatur. Sisanya untuk operasional kita," jelas Rekson.
Rekson menerangkan, yang membagikan 20 persen uang tipping fee ke masyarakat Bekasi itu adalah pemerintah Kota Bekasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
Terkini
-
Kepsek Dicopot Gegara Anak Walikota Prabumulih? Klarifikasi Malah Bikin Warga Meradang!
-
Kekayaan Tutut Soeharto yang Gugat Menteri Keuangan Purbaya
-
Ratusan Siswa di Banggai Kepulauan Keracunan Usai Santap MBG
-
DPR Enggan Ambil Pusing Pigai Ganti Istilah Aktivis Hilang: Terpenting Kembalikan ke Keluarganya
-
Mendagri Beberkan Perbedaan Kepemimpinan Birokratis dan Teknokratik kepada Calon Kepala OJK
-
Balas Dendam? Pengamat Ungkap Alasan Prabowo Pilih Mantan Pemecatnya Jadi Menko Polkam
-
Bus Transjakarta Tabrakan dengan Truk di Cideng, Manajemen Pastikan Penumpang Selamat
-
DPR Ungkap Seabrek PR Besar Menko Polkam Djamari Chaniago, Salah Satunya Masalah Demokrasi Cacat!
-
Sengketa Nikel di Malut Memanas, Kubu PT WKM Ungkap Fakta Mencengangkan!
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?