Mendagri Tjahjo Kumolo. (Suara.com)
Pengamat Politik Universitas Indoneisa Thamrin Tamagola menilai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hanya bisa menunggu laporan dan tidak mau meninjau langsung kepala-kepala daerah. Thamrin bahkan pernah mengatakan kepada Persiden Joko Widodo bahwa kinerja yang dilakukan Tjahjo seperti priyayi.
"Saya dalam rembug nasional dengan Jokowi, saya bilang terus terang. Mendagri sekarang itu lebih seperti priyayi yang nunggu di belakang meja," kata Thamrin di Jakarta, Senin (26/10/2015).
Pasalnya, dia menilai banyak sejumlah program nasional seperti Keluarga Berencana yang hingga saat ini tidak dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Mendagri Tjahjo harus segera melakukan pembenahan terhadap undang-undang agar para kepala daerah bisa melanjutkan program yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Karena banyak program-program seperti KB itu sama sekali sudah tidak dilaksanakan di tingkat daerah. Itu harus dicarikan jalan keluar pembenahan undang-undangnya. Musti lihat dulu undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah itu. Pengaturannya seperti apa, kok pemda bisa lepas dan cuek dengan program-program nasional itu," kata dia.
"Program ini kan dari pusat tapi mereka memahami konteks daerah, mereka dapat menjalankan beragam program seperti dulu waktu jaman orba," tambahnya.
Lebih lanjut, Thamrin mengatakan,jika segala permasalahan birokrasi bisa segera dibenahi pemerintah, bukan tidak mungkin program Nawacita yang sebelumnya digaungkan oleh Presiden Jokowi bisa terealisasi hingga ke daerah.
"Segala macam visi dalam nawacita itu sudah terinci, kalau saja itu dilaksanakan, bisa itu. Negara harus hadir. Semua sudah ada dalam nawacita. Yang ga ada pelaksanaannya," kata Thamrin.
Komentar
Berita Terkait
-
Mendagri Instruksikan Pemda Evaluasi Kelayakan Bangunan Gedung Bertingkat
-
Mendagri Ingatkan Pemda Siaga Hadapi Nataru dan Potensi Bencana
-
Komite I DPD RI dan Kemendagri Bahas Isu Strategis Daerah Sampai Percepatan Pembangunan Papua
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan
-
Tinjau Lokasi Kebakaran di Kemayoran, Mendagri Evaluasi Kelayakan Bangunan
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Terkini
-
Korban Tewas Bencana di Agam Tembus 192 Orang, 72 Masih Hilang
-
Lonjakan Pemilih Muda dan Deepfake Jadi Tantangan Pemilu 2029: Siapkah Indonesia Menghadapinya?
-
MKMK Tegaskan Arsul Sani Tak Terbukti Palsukan Ijazah Doktoral
-
Polisi Kembali Lakukan Olah TKP Terra Drone, Apa yang Dicari Puslabfor?
-
MyFundAction Gelar Dapur Umum di Tapsel, Prabowo Janji Rehabilitasi Total Dampak Banjir Sumut
-
Ikuti Arahan Kiai Sepuh, PBNU Disebut Bakal Islah Demi Akhiri Konflik Internal
-
Serangan Kilat di Kalibata: Matel Diseret dan Dikeroyok, Pelaku Menghilang dalam Sekejap!
-
10 Saksi Diperiksa, Belum Ada Tersangka dalam Kasus Mobil Berstiker BGN Tabrak Siswa SD Cilincing
-
Pesan Menag Nasaruddin di Hakordia 2025: ASN Kemenag Ibarat Air Putih, Tercemar Sedikit Rusak Semua
-
Bela Laras Faizati, 4 Sosok Ini Ajukan Diri Jadi Amicus Ciriae: Unggahan Empati Bukan Kejahatan!