- Mendagri Tito Karnavian mengingatkan semua lembaga waspada terhadap inflasi Desember 2025 mencapai 2,92 persen, mendekati batas psikologis 3 persen.
- Kenaikan inflasi ini berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat kelompok berpenghasilan rendah; tren kenaikan harus diwaspadai.
- Tito meminta pemerintah pusat dan daerah menahan kenaikan harga komoditas yang mereka atur agar inflasi terkendali.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengingatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mewaspadai tren inflasi nasional yang kian mendekati level psikologis 3 persen. Pasalnya, inflasi per Desember 2025 tercatat sudah berada di angka 2,92 persen.
Tito menilai angka tersebut memang masih berada di bawah ambang batas 3,5 persen yang ditetapkan pemerintah. Namun demikian, tren kenaikan inflasi dinilai sudah masuk kategori peringatan dini dan tidak boleh dianggap remeh.
Peringatan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
"Inflasi Desember yang diekspos oleh Badan Pusat Statistik itu sudah naik di angka 2,92 persen. Mendekati 3, meskipun angka yang menjadi threshold kita itu adalah maksimal 3,5 persen," ujar Tito.
Ia menjelaskan, inflasi memiliki dampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging, hingga ikan akan sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kalau kelas yang menengah ke atas mungkin belum terasa 3 sampai 5 persen. Tapi kelas bawah terasa. Harga beras naik misalnya, harga minyak naik, harga telur naik, daging naik, ikan naik, itu di kelas yang setiap harinya mendapatkan penghasilan harian, mereka akan sangat terasa sekali," kata Tito.
Oleh karena itu, meski inflasi belum menembus 3 persen, Tito menegaskan pemerintah harus bersikap waspada. Ia menyebut angka 3 persen sudah menjadi sinyal bahaya yang harus segera direspons dengan kebijakan pengendalian.
"Bagi kita yang mengendalikan, 3 itu sudah warning. Ini 2,92," jelas Tito.
Ia menekankan, dalam mengendalikan inflasi, pemerintah tidak cukup hanya melihat angka semata, melainkan harus mencermati tren pergerakan inflasi dari waktu ke waktu. Tren yang terus meningkat dinilai lebih berbahaya dibandingkan fluktuasi naik-turun.
Baca Juga: Indeks Perkembangan Harga Tiga Provinsi Terdampak Bencana Turun Signifikan
"Kalau trennya naik, meskipun belum sampai ke angka puncak, threshold, tapi naik, naik, naik, kita harus hati-hati," tegas Tito.
Dalam kondisi tren inflasi yang menanjak, Tito meminta pemerintah pusat dan daerah untuk berada pada posisi menahan diri. Ia secara tegas mengingatkan agar harga-harga yang berada di bawah kewenangan pemerintah tidak dinaikkan.
"Kalau seandainya tren naik seperti ini, maka pusat enggak boleh menaikkan komoditasnya. Baik listrik, gas, BBM, angkutan udara, semua yang diatur dengan harga pemerintah, jangan naik," kata Tito.
Tak hanya di tingkat pusat, Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menaikkan harga komoditas yang diatur daerah, seperti tarif air minum PDAM dan angkutan lokal. Kenaikan harga tersebut dinilai berpotensi memicu inflasi lanjutan.
"Kalau itu dinaikkan juga, pasti akan memicu kenaikan inflasi," bebernya.
Di tengah tren inflasi yang mendekati 3 persen, Tito menegaskan posisi pemerintah harus jelas, yakni melakukan pengereman agar tekanan harga tidak semakin meluas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
BPH Migas Klaim Hemat Rp4,98 Triliun Karena Subsidi Lebih Tepat Sasaran
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
BRI Tanggap Bencana Sumatera Pulihkan Sekolah di Aceh Tamiang Lewat Program Ini Sekolahku
-
Danantara Akan Atur Pemanfaatan Lahan yang Dirampas Satgas PKH dari 28 Perusahaan
-
Proyek Internet Rakyat Besutan Emiten Milik Hashim Mulai Uji Coba
-
Wamen ESDM: Pembayaran Kompensasi BBM dan Listrik 2026 Berubah Jadi Sebulan Sekali
-
Satgas PKH Terus Berburu Perusahaan Pelanggar Aturan Pemanfaatan Kawasan Hutan
-
Purbaya Mau Obrak-abrik Bea Cukai dan Pajak, 5 Pejabat Akan Dicopot
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Kebocoran Gas Usai, ESDM Ungkap Blok Rokan Mulai Beroperasi Lagi