Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jantera, Bivitri Susanti, menilai masa depan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo suram. Pasalnya, tidak ada keinginan kuat dari pemerintah untuk memberantas korupsi.
"Saya tidak melihat sosok Jokowi sebagai Superman, indikasinya, banyak keputusan yang berakhir pada keputusan Presiden, namun sebenarnya keputusan tersebut sama sekali tidak tegas," kata Bivitri dalam diskusi terbuka yang bertajuk Setahun Pemerintahan Jokowi dan Masa Depan KPK di kampus Sekolah Tinggi Hukum Jentera di Puri Imperium Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).
Bivitri menilai Jokowi merupakan bagian dari partai politik. Jokowi tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman kepentingan partai sehingga yang terjadi adalah upaya untuk membunuh KPK.
Menurut Bivitri kalau saja Jokowi memiliki kemauan keras untuk memberantas korupsi, dia bisa memutuskan semuanya dengan baik. Sayangnya, Jokowi dinilai dibebani kepentingan politik.
"Kalau dia punya political will maka dia bisa. Kenyataannya dia tidak melakukannya, berarti dia tidak mau, bukan tidak bsia. KPK kedepannya akan terus diserang,dan itu dilihat oleh orang yang tak tersentuh dan mereka tahu Jokowi tidak mampu, karena dia juga ada dalam jaringan laba-laba korupsi itu," kata Bivitri.
"Saya tidak melihat sosok Jokowi sebagai Superman, indikasinya, banyak keputusan yang berakhir pada keputusan Presiden, namun sebenarnya keputusan tersebut sama sekali tidak tegas," kata Bivitri dalam diskusi terbuka yang bertajuk Setahun Pemerintahan Jokowi dan Masa Depan KPK di kampus Sekolah Tinggi Hukum Jentera di Puri Imperium Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).
Bivitri menilai Jokowi merupakan bagian dari partai politik. Jokowi tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman kepentingan partai sehingga yang terjadi adalah upaya untuk membunuh KPK.
Menurut Bivitri kalau saja Jokowi memiliki kemauan keras untuk memberantas korupsi, dia bisa memutuskan semuanya dengan baik. Sayangnya, Jokowi dinilai dibebani kepentingan politik.
"Kalau dia punya political will maka dia bisa. Kenyataannya dia tidak melakukannya, berarti dia tidak mau, bukan tidak bsia. KPK kedepannya akan terus diserang,dan itu dilihat oleh orang yang tak tersentuh dan mereka tahu Jokowi tidak mampu, karena dia juga ada dalam jaringan laba-laba korupsi itu," kata Bivitri.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur