Suara.com - LSM hak asasi Manusia dan keberagaman, Setara Institute meminta pemerintahan Joko Widodo harus menindak perusahaan pembakar lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Sebab ada HAM yang dikorbankan dalam peristiwa itu.
Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan tidak ada penyebab tunggal terjadinya kebakaran hutan di Indonesia.
"Identifikasi kebakaran hutan sebenarnya kombinasi, tidak ada penyebab tunggal," kata Ismail saat konferensi Pers Kabut Asap dan Urgensi Adopsi United Nation Guiding Principle dalm Hukum Indonesia di Jalan Danau Gelinggang Benhil, Jakarta Pusat, Minggu (1/11/2015).
Di antara faktor tersebut di antaranya pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu kebakaran yang terus meluas diperparah dengan kekeringan ekstrim atau elnino.
"Tidak ada penyebab tunggal, penanganan di dalamnya yang lemah. Saya kutip dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono" kata Ismail.
Negara harus terdepan menangani kasus kebakaran hutan. Karena terdapat hak asasi manusia yang menjadi korban akibat kebakaran hutan.
"Apapun penyebab dari bencana asap, negara harus terdepan mengambil tanggung jawab untuk warga sebagai pemegang hak, karena wajib dalam menegakkan hukum lingkungan," ucap Ismail (Muhamad Ridwan)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini