Suara.com - LSM hak asasi Manusia dan keberagaman, Setara Institute meminta pemerintahan Joko Widodo harus menindak perusahaan pembakar lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Sebab ada HAM yang dikorbankan dalam peristiwa itu.
Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan tidak ada penyebab tunggal terjadinya kebakaran hutan di Indonesia.
"Identifikasi kebakaran hutan sebenarnya kombinasi, tidak ada penyebab tunggal," kata Ismail saat konferensi Pers Kabut Asap dan Urgensi Adopsi United Nation Guiding Principle dalm Hukum Indonesia di Jalan Danau Gelinggang Benhil, Jakarta Pusat, Minggu (1/11/2015).
Di antara faktor tersebut di antaranya pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu kebakaran yang terus meluas diperparah dengan kekeringan ekstrim atau elnino.
"Tidak ada penyebab tunggal, penanganan di dalamnya yang lemah. Saya kutip dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono" kata Ismail.
Negara harus terdepan menangani kasus kebakaran hutan. Karena terdapat hak asasi manusia yang menjadi korban akibat kebakaran hutan.
"Apapun penyebab dari bencana asap, negara harus terdepan mengambil tanggung jawab untuk warga sebagai pemegang hak, karena wajib dalam menegakkan hukum lingkungan," ucap Ismail (Muhamad Ridwan)
Berita Terkait
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'
-
Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu
-
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
-
Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris
-
Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!
-
Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat