Suara.com - Direktur Eksekutif Publik Virtue Insititut, Resa Temaputra, mengatakan pilkada serentak di sepuluh daerah diikuti petahana. Di daerah-daerah itu terjadi lonjakan penggunaan dana hibah, namun tidak disebutkan apakah kenaikannya terkait dengan pilkada atau tidak.
"Informasi anggaran yang kita dapat dari KPU dan Seknas Fitra. Dua website ini kita tahu siapa petahana di pilkada 2015 dan adanya lonjakan dana hibah dan APBD dibanding 2014," ujar Resa dalam jumpa pers di Media Center, Jakarta, Senin (9/11/2015).
Satu, di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, diikuti calon bupati Aswad Sulaiman. Di daerah ini terjadi kenaikan dana hibah dan bansos 1.884 persen dengan total Rp4, 837 miliar.
Dua, di Kabupaten Bangka Selatan diikuti calon Bupati Jamro H. Jalil. Kenaikan dana hibah mencapai 601,5 persen atau sebesar Rp16, 801 miliar.
Tiga, di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, diikuti calon Bupati Kharuddin Syah. Di daerah ini ada kenaikan 432,9 persen atau Rp29,511 miliar.
Empat, di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, diikuti calon Bupati Irhami Ridjani dengan kenaikan 270,7 persen atau Rp33,829 miliar.
Lima, di Kabupaten Seluma, Bengkulu, dengan calon bupati Bundra Jaya dengan kenaikan 213 persen atau Rp12, 747 miliar.
Enam, di Kota Pematang Siantar dengan calon wali kota petahana, Hulman Sitorus. Di daerah ini mengalami kenaikan 180,9 persen atau Rp13,031 miliar.
Tujuh, di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dengan calon wali kota petahana, Asafri Jaya Bakri. Di sini naik sebesar 169 persen atau Rp7, 366 miliar.
Delapan, di Kabupaten Pesawaran dengan calon bupati petahana Aries Sandi, dana bansosnya naik 168,4 persen atau Rp19,775 miliar.
"Untuk Kota Manado yakni calon wali kota petahana G. S. Vicky Lumentut memiliki kenaikan 167,9 persen atau Rp55,935 Miliar serta Syamsudin A. Hamid, calon Bupati Pangkajene di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan 159,4 persen atau Rp 13,258 miliar," kata Resa.
Reza berharap Panwaslu sebagai badan pengawas pemilu memonitor jalannya pilkada agar berlangsung fair.
"Kedepan kita minta Panwaslu untuk melakukan pengawasan ekstra," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa