Suara.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membantah Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Maruli Hutagalung menerima aliran uang sebesar Rp500 juta untuk mengamankan kasus dana bantuan sosial di Sumatera Utara.
"Udah saya bilang isu itu, kalian nggak perlu khawatir soal itu kejaksaan akan tetap netral. Ini terbukti kan lanjut terus, iya kan kalian harus percaya sama kita, masa percaya sama berita yang nggak jelas dari mana asalnya percaya sama kita aparat penegak hukum apa sama sumber berita yang nggak jelas," kata Prasetyo saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2015).
Prasetyo mengatakan kalau uang tersebut diberikan kepada penyidik Kejagung tentu akan ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kalau misal benar KPK sudah bertindak. Gitu aja deh hentikan berbagai macam isu," kata Prasetyo.
Prasetyo mengatakan selama ini para koruptor memang kerap melakukan perlawanan, terutama mengkriminalisasi para aparat penegak hukum. Kejagung, kata Prasetyo, tidak akan goyang untuk memerangi koruptor, meski diterpa isu tak sedap.
"Selama ini kita merasakan ada semacam corruptor fight back. Segala cara dilakukan supaya jajaran penegak hukum khususnya kejaksaan jadi demoralisasi. Kejaksaan akan menjalankan tugas sebaik-baiknya," katanya.
Munculnya berita penyidik Kejagung menerima duit pertamakali disampaikan oleh istri mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanty, saat menjalani pemeriksaan di KPK.
"Kemudian saya menyampaikan juga bahwa informasi dari O. C. Kaligis sudah diberikan yang Rp500 juta kepada Maruli sebagai Jampidsus Kejagung karena terkait staf Pemprov (Fuad Lubis dan Sabrina)," kata Evy, Rabu (11/11/2015) kemarin.
Evy juga mengatakan jika mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella menyanggupi membantu mengamankan kasus bansos di Kejagung saat berbincang dengan Fransisca Insani Rahesti alias Sisca.
"Percakapan antara Sisca dengan Rio Capella, di mana Rio bersedia membantu dengan pihak gedung bundar (Kejaksaan Agung). Tapi tidak bisa menjamin karena beliau bukan sebagai pemutus tetapi pihak gedung bundar pasti akan mendengar saran dari Rio Capella," katanya.
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO