Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan sepenuhnya kelanjutan dari hasil audit pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Nanti KPK berhak memutuskan akan memanggil siapa, untuk menetapkan tersangka atau saksi dulu itu menjadi wewenang KPK," kata Ahok usai diperiksa sekitar sembilan jam oleh auditor BPK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
Ahok mengaku tidak ingat berapa kali ditanya oleh tim auditor BPK.
Juru bicara BPK RI, Yudi Ramdan, mengatakan pemeriksaan Ahok terkait pembelian lahan RS. Sumber Waras sudah sesuai mekanisme yang diatur undang-undang.
"Ini merupakan rangkaian permintaan dari lembaga penegak hukum yaitu KPK. Kita telah menjalankan tugas pemeriksaan investigasi dari pertengahan Agustus tahun ini. Hari ini rangkaian tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan," kata Yudi.
Sebelumnya, Ahok dilaporkan pengamat tata kota Amir Hamzah terkait dugaan kerugian keuangan daerah akibat pengadaan tanah RS. Sumber Waras senilai Rp191 miliar. Amier menyerahkan dokumen hasil audit BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 kepada BPK.
Panitia Khusus Sumber Waras bentukan anggota DPRD DKI Jakarta juga telah menyerahkan hasil kerja pansus kepada KPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Jumat (30/10/2015).
"Nanti KPK berhak memutuskan akan memanggil siapa, untuk menetapkan tersangka atau saksi dulu itu menjadi wewenang KPK," kata Ahok usai diperiksa sekitar sembilan jam oleh auditor BPK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
Ahok mengaku tidak ingat berapa kali ditanya oleh tim auditor BPK.
Juru bicara BPK RI, Yudi Ramdan, mengatakan pemeriksaan Ahok terkait pembelian lahan RS. Sumber Waras sudah sesuai mekanisme yang diatur undang-undang.
"Ini merupakan rangkaian permintaan dari lembaga penegak hukum yaitu KPK. Kita telah menjalankan tugas pemeriksaan investigasi dari pertengahan Agustus tahun ini. Hari ini rangkaian tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan," kata Yudi.
Sebelumnya, Ahok dilaporkan pengamat tata kota Amir Hamzah terkait dugaan kerugian keuangan daerah akibat pengadaan tanah RS. Sumber Waras senilai Rp191 miliar. Amier menyerahkan dokumen hasil audit BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 kepada BPK.
Panitia Khusus Sumber Waras bentukan anggota DPRD DKI Jakarta juga telah menyerahkan hasil kerja pansus kepada KPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Jumat (30/10/2015).
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian