Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan sepenuhnya kelanjutan dari hasil audit pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Nanti KPK berhak memutuskan akan memanggil siapa, untuk menetapkan tersangka atau saksi dulu itu menjadi wewenang KPK," kata Ahok usai diperiksa sekitar sembilan jam oleh auditor BPK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
Ahok mengaku tidak ingat berapa kali ditanya oleh tim auditor BPK.
Juru bicara BPK RI, Yudi Ramdan, mengatakan pemeriksaan Ahok terkait pembelian lahan RS. Sumber Waras sudah sesuai mekanisme yang diatur undang-undang.
"Ini merupakan rangkaian permintaan dari lembaga penegak hukum yaitu KPK. Kita telah menjalankan tugas pemeriksaan investigasi dari pertengahan Agustus tahun ini. Hari ini rangkaian tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan," kata Yudi.
Sebelumnya, Ahok dilaporkan pengamat tata kota Amir Hamzah terkait dugaan kerugian keuangan daerah akibat pengadaan tanah RS. Sumber Waras senilai Rp191 miliar. Amier menyerahkan dokumen hasil audit BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 kepada BPK.
Panitia Khusus Sumber Waras bentukan anggota DPRD DKI Jakarta juga telah menyerahkan hasil kerja pansus kepada KPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Jumat (30/10/2015).
"Nanti KPK berhak memutuskan akan memanggil siapa, untuk menetapkan tersangka atau saksi dulu itu menjadi wewenang KPK," kata Ahok usai diperiksa sekitar sembilan jam oleh auditor BPK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
Ahok mengaku tidak ingat berapa kali ditanya oleh tim auditor BPK.
Juru bicara BPK RI, Yudi Ramdan, mengatakan pemeriksaan Ahok terkait pembelian lahan RS. Sumber Waras sudah sesuai mekanisme yang diatur undang-undang.
"Ini merupakan rangkaian permintaan dari lembaga penegak hukum yaitu KPK. Kita telah menjalankan tugas pemeriksaan investigasi dari pertengahan Agustus tahun ini. Hari ini rangkaian tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan," kata Yudi.
Sebelumnya, Ahok dilaporkan pengamat tata kota Amir Hamzah terkait dugaan kerugian keuangan daerah akibat pengadaan tanah RS. Sumber Waras senilai Rp191 miliar. Amier menyerahkan dokumen hasil audit BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 kepada BPK.
Panitia Khusus Sumber Waras bentukan anggota DPRD DKI Jakarta juga telah menyerahkan hasil kerja pansus kepada KPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Jumat (30/10/2015).
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 5 HP Murah RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan di Akhir Maret 2026
- Harga Mobil BYD per Maret 2026: Mulai Rp199 Jutaan, Ini Daftar Lengkapnya
Pilihan
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
Terkini
-
Usai Blusukan, Prabowo Perintahkan Pembangunan Hunian Layak untuk Warga Pinggir Rel Senen
-
DLH DKI Tutup Tempat Penampungan Sampah Sungai di TPU Tanah Kusir, Dialihkan ke TB Simatupang
-
WFH 1 Hari Sepekan, Ojol Terbelah: Driver Jakarta Cemas Pendapatan Turun, Depok Santai
-
15 Butir Rencana Damai Trump: Apa Saja Isinya dan Mengapa Iran Menolak?
-
Gugat Meta dan YouTube soal Kecanduan Medsos, Perempuan Ini Tuntut Rp100 M
-
5 Aksi Dasco Jadi Jangkar Legislasi hingga Persatuan Nasional di Bulan Maret 2026
-
Santunan Kecelakan Lebaran Tembus Rp11 Miliar, Pemotor Jadi Korban Terbanyak!
-
Bayang-bayang Perang Timur Tengah Ancam Harga BBM, Ojol Ketar-ketir
-
Beredar Surat Panggilan Palsu, KPK Minta Masyarakat Waspada Penipuan
-
DPRD Minta Pemprov DKI Kendalikan Lonjakan Pendatang Usai Lebaran