Perundingan Perdamaian Pemerintah Sudan dan SPLM Buntu

Suara.com - Pembicaraan perdamaian antara Khartoum dan kelompok pemberontak Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM)/Sektor Utara telah berakhir, cuma lima hari setelah pembicaraan dilanjutkan di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa.

"Penengah Afrika telah menghentikan perundingan setelah mengalami kebuntuan," kata satu sumber yang dekat dengan kedua delegasi ke perundingan tersebut kepada Xinhua, Senin (23/11/2015).

Sumber itu, yang tak ingin disebutkan jatidirinya, mengatakan Panel Tingkat-Tinggi Pelaksanaan Uni Afrika mengenai Sudan (AUHIP), yang dipimpin oleh mantan presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki, belum memberitahu kedua delegasi mengenai tanggal baru bagi dilanjutkannya pembicaraan.

Ia menyatakan perbedaan pendapat kedua pihak yang terpusat pada cara mengirim bantuan kemanusiaan buat warga yang terpengaruh di kedua daerah itu, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi. Ia menambahkan SPLM/Sektor Utara telah mengumumkan penolakannya terhadap dialog nasional, yang digagas Pemerintah Sudan pada awal Oktober.

Pada Senin pagi, delegasi Pemerintah Sudan ke pembicaraan perdamaian Addis Ababa di dalam satu pernyataan menuduh SPLM/Sektor Utara melakukan pemerasan politik dengan tak-mengakui dialog nasional.

Pembicaraan perdamaian antara kedua pihak itu diluncurkan pada Kamis lalu (19/11) di Addis Ababa, Ethiopia, di bawah pengawasan AUHIP dengan tujuan mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik di Daerah Kordofan Selatan dan Blue Nile.

Kedua daerah itu telah menyaksikan bentrokan bersenjata antara militer Sudan dan pemberontak SPLM/Sektor Utara sejak 2011.

Pemerintah Sudan pada Sabtu (21/11) kembali menyampaikan komitmennya dalam memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan buat orang yang memerlukan di Daerah Kordofan Selatan dan Blue Nile, yang menghadapi bentrokan sengit sejak 2011.

"Pemerintah bersungguh-sungguh dan siap mengirim bantuan buat penduduk yang terpengaruh di kedua daerah tersebut," kata Ahmed Mohamed Adam, Komisaris Bantuan Kemanusiaan Sudan dan anggota delegasi pemerintah ke pembicaraan perdamaian, kepada wartawan di Addis Ababa.

"Tanggung-jawab hukum dan moral kami mengharuskan kami memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada orang yang memerlukan di Kordofan Selatan, Blue Nile dan semua daerah yang warganya memerlukan bantuan," kata pejabat itu.

SPLM/Sektor Utara menyatakan lebih dari 500.000 warga sipil di kedua daerah tersebut memerlukan bantuan kemanusiaan. Tapi komisaris bantuan kemanusiaan Sudan mengatakan tak ada data statistik yang akurat mengenai warga yang terpengaruh.

Sembilan babak pembicaraan sebelumnya diselenggarakan antara kedua pihak, tapi semuanya gagal mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik di kedua daerah itu. (Antara)