Suara.com - Badan Intelijen Negara (BIN) mendata terdapat sekitar 100 warga Indonesia yang diduga bergabung dengan kelompok gerakan teroris ISIS yang pulang ke Tanah Air. Namun berdasarkan data Kepolisian RI, jumlahnya tidak sampai sebanyak itu.
"Kalau data kami tidak sebesar itu, hanya sekitar 60-70 orang. Mereka ini identitasnya jelas. Kecuali yang pulang diam-diam, kami belum tahu itu," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, saat dikonfirmasi, Kamis (26/11/2015).
Menurut Badrodin, puluhan WNI anggota ISIS itu kembali ke Tanah Air dengan motif yang berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang kembali karena dideportasi, dan sebagian lagi karena memang keinginan sendiri untuk pulang kampung. Atas kepulangan mereka, kepolisian terus mengawasi mereka guna antisipasi potensi ancaman yang mungkin terjadi.
"Ada yang pulang sukarela, (ada yang) dideportasi. Mereka kami pantau terus (pergerakannya setiba di Tanah Air)," ujarnya.
Badrodin menambahkan, rata-rata WNI yang bergabung dengan kelompok ekstrem ISIS di Suriah itu menggunakan biaya pribadi.
"Rata-rata mereka biaya individu, bahkan ada yang menjual aset pribadinya," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional