Suara.com - Pengamat Sosial Politik dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bali Sruti Dr. Luh Riniti Rahayu mengatakan perlu waspada terhadap pemilihan kepala daerah serentak kemungkinan masih ada praktik politik uang (money politic) yang dilakukan pasangan calon bupati/wakil bupati maupun wali kota/wakil wali kota.
"Gerakan politik uang yang dilakukan pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota bisa terjadi. Namun masyarakat harus cerdas menentukan pilihannya pada Pilkada 9 Desember 2015," kata Luh Riniti Rahayu di Denpasar, Sabtu (28/11/2015).
Mantan Komisioner KPU Bali ini mengatakan praktik politik uang (money politic) sudah menjadi kultur demokrasi di Indonesia. Upaya untuk menghapus kultur buruk tersebut tidaklah mudah.
Penyelenggara pemilu, menurut dia, harus bertindak berani dan tegas untuk membersihkan noda hitam demokrasi di Tanah Air.
"Karena itu dibutuhkan penyelenggara pemilu yang tegas dan berani. Jika tidak, 'money politic' akan terus terjadi saat pilkada," kata Reniti yang juga dosen Fisipol Universitas Ngurah Rai Denpasar.
Ia mengatakan mesti biaya kampanye pasangan calon yang bertarung dalam pilkada ada yang dibiayai KPUD melalui APBD daerah setempat, namun pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota juga tetap mengeluarkan biaya politik lainnya.
Pendistribusian dana kampanye tersebut yang harus diawasi secara ketat, sebab memang tidak mudah untuk menangkapnya.
"Pelaksanaan penyebaran praktik politik uang biasanya akan dikemas dengan canggih oleh para tim sukses agar tidak mudah terjerat hukum. Makanya penyelenggara dan pengawas pemilu, termasuk masyarakat harus bahu membahu untuk mewaspadai dan mengawasi praktik politik uang itu," ujarnya.
Sementara itu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Wayan Sudirta SH dengan Ni Made Sumiati SH (paket SMS) menyatakan pihaknya akan memberikan hadiah kepada masyarakat jika pasangan calon kedapatan melakukan praktek politik uang, terlebih menjelang pencoblosan pilkada mendatang.
"Kami akan memberikan hadiah kepada warga masyarakat yang menemukan tim sukses atau pasangan calon melakukan 'serangan fajar' menjelang pilkada 9 Desember mendatang. Bagi siapa bisa saja warga bisa menangkap tangan dan dibuktikan dengan pelaporan ke pihak berwajib, maka kami akan memberi hadiah Rp10 juta," kata Relawan SMS, Putu Wirata Dwikora.
Ia mengatakan apresiasi kepada masyarakat dengan hadiah tersebut dalam upaya menjaga perhelatan demokrasi melalui pilkada ini secara netral, jujur dan adil.
"Rakyat harus cerdas memilih pemimpin Karangasem. Karena kalau hanya melihat sogokan uang dari pasangan calon yang punya duit semata, dan mengabaikan kemampuan kepemimpinan dan nama baik calon, maka pemerintahan lima tahun ke depan di Karangasem malah tambah buruk," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Baleg DPR Dukung UU Pembatasan Uang Tunai, Dinilai Ampuh Tekan Politik Uang
-
Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Pro-Kontra Wacana Pilkada Melalui DPRD: Soroti Biaya Politik hingga Nasib Demokrasi
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara