Suara.com - Pengamat Sosial Politik dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bali Sruti Dr. Luh Riniti Rahayu mengatakan perlu waspada terhadap pemilihan kepala daerah serentak kemungkinan masih ada praktik politik uang (money politic) yang dilakukan pasangan calon bupati/wakil bupati maupun wali kota/wakil wali kota.
"Gerakan politik uang yang dilakukan pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota bisa terjadi. Namun masyarakat harus cerdas menentukan pilihannya pada Pilkada 9 Desember 2015," kata Luh Riniti Rahayu di Denpasar, Sabtu (28/11/2015).
Mantan Komisioner KPU Bali ini mengatakan praktik politik uang (money politic) sudah menjadi kultur demokrasi di Indonesia. Upaya untuk menghapus kultur buruk tersebut tidaklah mudah.
Penyelenggara pemilu, menurut dia, harus bertindak berani dan tegas untuk membersihkan noda hitam demokrasi di Tanah Air.
"Karena itu dibutuhkan penyelenggara pemilu yang tegas dan berani. Jika tidak, 'money politic' akan terus terjadi saat pilkada," kata Reniti yang juga dosen Fisipol Universitas Ngurah Rai Denpasar.
Ia mengatakan mesti biaya kampanye pasangan calon yang bertarung dalam pilkada ada yang dibiayai KPUD melalui APBD daerah setempat, namun pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota juga tetap mengeluarkan biaya politik lainnya.
Pendistribusian dana kampanye tersebut yang harus diawasi secara ketat, sebab memang tidak mudah untuk menangkapnya.
"Pelaksanaan penyebaran praktik politik uang biasanya akan dikemas dengan canggih oleh para tim sukses agar tidak mudah terjerat hukum. Makanya penyelenggara dan pengawas pemilu, termasuk masyarakat harus bahu membahu untuk mewaspadai dan mengawasi praktik politik uang itu," ujarnya.
Sementara itu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Wayan Sudirta SH dengan Ni Made Sumiati SH (paket SMS) menyatakan pihaknya akan memberikan hadiah kepada masyarakat jika pasangan calon kedapatan melakukan praktek politik uang, terlebih menjelang pencoblosan pilkada mendatang.
"Kami akan memberikan hadiah kepada warga masyarakat yang menemukan tim sukses atau pasangan calon melakukan 'serangan fajar' menjelang pilkada 9 Desember mendatang. Bagi siapa bisa saja warga bisa menangkap tangan dan dibuktikan dengan pelaporan ke pihak berwajib, maka kami akan memberi hadiah Rp10 juta," kata Relawan SMS, Putu Wirata Dwikora.
Ia mengatakan apresiasi kepada masyarakat dengan hadiah tersebut dalam upaya menjaga perhelatan demokrasi melalui pilkada ini secara netral, jujur dan adil.
"Rakyat harus cerdas memilih pemimpin Karangasem. Karena kalau hanya melihat sogokan uang dari pasangan calon yang punya duit semata, dan mengabaikan kemampuan kepemimpinan dan nama baik calon, maka pemerintahan lima tahun ke depan di Karangasem malah tambah buruk," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Pilkada Kembali ke DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh