Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan DKI kini telah melayangkan surat peringatan kedua kepada PT Godang Tua Jaya (PT. GTJ) dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia (PT. NOEI) selaku pengelola sampah warga Jakarta yang dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Bekasi, Jawa Barat.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji menerangkan, surat peringatan kedua merupakan bentuk keseriusan pemerintah DKI untuk mengelola sampah di Bantargebang.
"60 hari kemarin sudah SP1, tadi kami sudah melayangkan SP2, dengan jangka waktu 30 hari (pengelola) menyelesaikan kewajibannya," kata Isnawa di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/11/2015).
Isnawa menjelaskan, dalam surat peringatan pertama ke pengelola soal prasarana dan sarana di Bantargebang. Pemerintah DKI menilai PT GTJ dan NOEI gagal memenuhi kewajibannya untuk membangun dan mengoperasikan semua prasarana di Bantargebang pada 2011. Misalnya pembangunan GALFAD (Gasification Landfill Anaerobic Digestion).
Menurut Isnawa, berdasarkan temuan di lapangan, pembangunan GALFAD yang meliputi gasifikasi dan structure landfill cell sampai saat ini belum dikerjakan maupun dibangun.
Selain itu, pemerintah DKI juga meminta kepada pengelola Bantargebang untuk untuk membangun fasilitas baru seperti pembangunan jembatan timbang, pusat pendidikan dan pelatihan, serta gapura.
"Kami menunggu laporan apa yang sudah diterima pengelola, tapi kita belum ada progess report," katanya.
Apabila pengelola masih tidak menghiraukan surat peringatan tersebut, maka Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan segera melayangkan surat peringatan ketiga, terhitung 30 hari k edepan, dimulai dari hari ini.
"Tak ada jalan lagi selain putus kontrak kalu mereka masi mengabaikan (surat peringatan)," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!