Suara.com - Tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi menggelar pertemuan dengan Presiden Myanmar Thein Sein, hari Rabu (2/12/2015) waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Aung, yang memimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangi pemilu bulan November, mendiskusikan transfer kekuasaan dengan Presiden Thein.
Pertemuan digelar tertutup selama 45 menit di kediaman Presiden Thein di Naypyitaw. Menurut juru bicara kepresidenan merangkap menteri penerangan Myanmar, Ye Htut, keduanya fokus membicarakan transfer kekuasaan.
"Mereka lebih banyak fokus untuk memastikan agar serah terima tanggung jawab negara kepada pemerintahan selanjutnya berlangsung mulus dan damai... untuk bekerja sama secara bilateral sehingga tidak ada kekhawatiran dari rakyat," kata Ye Htut.
Satu-satunya ganjalan dalam perjalanan Suu Kyi membentuk pemerintahan baru adalah adanya konstitusi lawas bentukan militer. Menurut konstitusi, militer dan partai berkuasa harus berbagi kekuasaan, di mana militer harus menduduki seperempat kursi di majelis tinggi maupun majelis rendah.
Selain itu, ada pula konstitusi bentukan militer yang melarang presiden Myanmar untuk memiliki suami atau anak berkewarganegaraan asing. Mendiang suami Suu Kyi merupakan warga negara asing, demikian pula dengan dua anaknya. Dengan demikian, Suu Kyi harus mengupayakan amandemen terhadap konstitusi agar bisa maju sebagai presiden Myanmar.
Namun, menurut Ye Htut, Suu Kyi dan Thein Sein tidak membicarakan soal amandemen konstitusi tersebut. Parlemen baru yang terbentuk yang akan diserahi tanggung jawab tersebut.
Selain Presiden Thein, Suu Kyi juga dijadwalkan bertemu dengan Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing pada Rabu sore. Pertemuan ini terbilang historik lantaran Suu Kyi amat berseberangan dengan sang panglima militer. Aung Hlaing, yang berkuasa atas empat kementerian strategis di kabinet Myanmar, memiliki hak veto atas draf amandemen konstitusi. Beberapa waktu lalu, Suu Kyi pernah mengeluarkan pernyataan keras soal posisi Aung Hlaing.
"Ia tidak dipilih oleh rakyat, lalu mengapa ia punya hak untuk mengambil keputusan?" kata Suu Kyi kala itu. (Reuters)
Berita Terkait
-
Pulangkan 26 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri P2MI: Jangan Tergiur Tawaran Kerja Ilegal
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Wawancara Eksklusif: Kudeta Myanmar dan Perjuangan Jurnalis Bertahan
-
Pastikan Transparansi Pemilu di Myanmar, Prabowo Dorong ASEAN Ambil Langkah Berani Ini
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun: Emas Jadi Cuma 2,3 Jutaan di Pegadaian
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
Terkini
-
Penyelidikan Hampir Setahun, KPK Klaim Masih Cari Peristiwa Pidana dalam Kasus Pengadaan Whoosh
-
Terungkap! Ternyata Ini Peran Eks Sekjen Kemnaker dalam Perkara Pemerasan Calon TKA
-
Prabowo Singgung Mafia dalam Pemerintahan, Apa Maksudnya?
-
Sidang Panas MNC vs CMNP: Hotman Paris Bantah Saksi Lawan, Kesaksiannya Cuma 'Katanya-Katanya'!
-
Kemenko PM Gandeng Pemda Atur Izin Ritel, Jaga Warung Madura dan Toko Kelontong Tetap Hidup
-
Ritel Besar vs Warung Kecil: Kemenko PM Siapkan Aturan Main Baru Biar UMKM Nggak Tumbang!
-
Air Mati Akhir Pekan: Ini Daftar Wilayah Jakarta yang Akan Terdampak Gangguan Suplai PAM Jaya!
-
Melejit di Puncak Survei Cawapres, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik
-
Korupsi CPO: Pengacara 3 Raksasa Sawit Minta Dibebaskan, Gugat Dakwaan Jaksa
-
Kapolda Metro Jaya Perintahkan Propam Tindak Polisi Pelaku Catcalling di Kebayoran Baru