Ruhut Sitompul Ingin Nangis Lihat Sikap MKD Tangani Novanto

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul mengaku ingin menangis melihat sikap dan perilaku anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menangani kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto. Menurut Ruhut, mereka tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan Novanto mundur.

 

"Ini DPR, saya mau menangis, rakyat Indonesia maunya  Setya Novanto dilengserkan, di media sosial semuanya mengatakan itu, tapi hakim MKD ini malah membela," kata Ruhut di gedung DPR, Selasa (15/12/2015).

 

Ruhut berharap meskipun nanti MKD membebaskan Novanto dari dugaan pelanggaran etik, Novanto sadar diri untuk mundur secara sukarela. 

 

"Sudahlah Novanto, mundur saja kau. Rakyat Indonesia sudah tahu semua, hakim MKD tidak becus dalam menyelesaikan kasus ini," kata Ruhut.

 

Ruhut ingin partai politik, terutama PDI Perjuangan, mengawasi kinerja kader mereka yang ditempatkan di MKD.

 

"Tolonglah jaga kader-kader kalian di MKD tersebut supaya tidak masuk angin. Khusus untuk PDI Perjuangan agar tidak menyimpanglah, kemarin ada tiga, sekarang tinggal satu yang mendukung," kata Ruhut.

 

Hari ini, Ruhut dan kawan-kawan lintas fraksi aksi pakai pita hitam bertuliskan #saveDPR. Aksi yang dimotori oleh  anggota Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, tujuannya untuk meminta Novanto mundur demi mengembalikan kepercayaan rakyat kepada Parlemen, selain itu untuk mendukung anggota MKD yang masih punya komitmen menegakkan kode etik DPR.

 

Kasus Novanto mengemuka setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika meminta saham PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan atas andil memperpanjang kontrak karya, Senin (16/11/2015).

Suara.com - Saat itu, Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid bertemu Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedsin di Hotel Ritz-Carlton Jakarta dan membicarakan menyangkut perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir pada 2021.