Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Komisi Pemberantasan Korupsi baru menyerap 57,7 persen anggaran yang dialokasikan tahun 2015.
"Seluruh kegiatan KPK tahun ini dilakukan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp898,9 miliar pada 2015. Dengan penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar 518,9 miliar rupiah atau sekitar 57,7 persen per 14 Desember 2015," kata Wakil Ketua KPK Johan Budi di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/12/2015).
Anggaran dipakai KPK untuk merampungkan pembangunan gedung baru. Rencananya, gedung tersebut akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2015.
"Rencananya tanggal 29 (Desember) akan diresmikan bertepatan dengan hari lahirnya KPK. Rencananya juga kami undang atau diresmikan oleh Presiden Jokowi," kata Johan.
Johan mengakui kinerja KPK sepanjang 2015 masih di bawah target yang dicanangkan. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari energi yang terkuras gara-gara konflik dengan Polri dan gelombang praperadilan yang terjadi awal tahun.
"Memang harus dipahami bersama bahwa pada Januari hingga April, KPK digoncang oleh hiruk kipuk, tidak hanya berkaitan friksi dengan lembaga lain tetapi berkaitan gelombang praperadilan sehingga kinerja atau SDM di KPK tersedot untuk urusan-urusan yang seperti itu. Sehingga kalau dari sisi capaian ada sedikit gangguan karena waktu itu SDM diperuntukkan untuk hadapi saya sebutnya sebagai hiruk pikuk," kata dia.
Dengan dana yang nilainya hampir Rp1 triliun untuk penindakan, KPK hanya mampu mengembalikan sekitar Rp198,5 miliar kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.
Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menyatakan sebagian besar sumber daya manusia dan keuangan KPK lebih banyak tercurah ke bidang pencegahan.
Menurutnya potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan dari bidang pencegahan nilainya jauh melampaui bidang penindakan. Namun, diakuinya, efek pencegahan tak dapat dirasakan secara langsung.
"Saya ingin sampaikan bahwa sebagian besar sumber daya KPK lebih banyak digunakan upaya pencegahan. Memang hasilnya tidak terlihat dan dirasakan seketika. Membutuhkan proses panjang, tapi harus kita lakukan," kata Ruki.
"Seluruh kegiatan KPK tahun ini dilakukan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp898,9 miliar pada 2015. Dengan penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar 518,9 miliar rupiah atau sekitar 57,7 persen per 14 Desember 2015," kata Wakil Ketua KPK Johan Budi di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/12/2015).
Anggaran dipakai KPK untuk merampungkan pembangunan gedung baru. Rencananya, gedung tersebut akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2015.
"Rencananya tanggal 29 (Desember) akan diresmikan bertepatan dengan hari lahirnya KPK. Rencananya juga kami undang atau diresmikan oleh Presiden Jokowi," kata Johan.
Johan mengakui kinerja KPK sepanjang 2015 masih di bawah target yang dicanangkan. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari energi yang terkuras gara-gara konflik dengan Polri dan gelombang praperadilan yang terjadi awal tahun.
"Memang harus dipahami bersama bahwa pada Januari hingga April, KPK digoncang oleh hiruk kipuk, tidak hanya berkaitan friksi dengan lembaga lain tetapi berkaitan gelombang praperadilan sehingga kinerja atau SDM di KPK tersedot untuk urusan-urusan yang seperti itu. Sehingga kalau dari sisi capaian ada sedikit gangguan karena waktu itu SDM diperuntukkan untuk hadapi saya sebutnya sebagai hiruk pikuk," kata dia.
Dengan dana yang nilainya hampir Rp1 triliun untuk penindakan, KPK hanya mampu mengembalikan sekitar Rp198,5 miliar kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.
Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menyatakan sebagian besar sumber daya manusia dan keuangan KPK lebih banyak tercurah ke bidang pencegahan.
Menurutnya potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan dari bidang pencegahan nilainya jauh melampaui bidang penindakan. Namun, diakuinya, efek pencegahan tak dapat dirasakan secara langsung.
"Saya ingin sampaikan bahwa sebagian besar sumber daya KPK lebih banyak digunakan upaya pencegahan. Memang hasilnya tidak terlihat dan dirasakan seketika. Membutuhkan proses panjang, tapi harus kita lakukan," kata Ruki.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Malaysia Ikut Buru Riza Chalid, Benarkah Buronan Kakap Ini Benar Jadi Menantu Keluarga Sultan?
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny Telan Puluhan Nyawa Santri, Ini Perintah Tegas Prabowo ke Menteri-Gubernur
-
Terjatuh Saat Terjun Payung di Rangkaian HUT TNI, Praka Marinir Zaenal Mutaqim Meninggal Dunia
-
BNPB Ungkap Kendala Evakuasi Santri Al Khoziny: Satu Beton 'Jebakan' Ancam Runtuhkan Sisa Gedung
-
Paspor Dicabut, Riza Chalid dan Jurist Tan Kini Berstatus Tanpa Negara, Bisa Lolos dari Jerat Hukum?
-
Kronologi Gugurnya Prajurit Elite Marinir Praka Zaenal, Parasut Mengembang Namun Takdir Berkata Lain
-
Tragedi Jelang HUT TNI, Prajurit Intai Amfibi Praka Zaenal Gugur Dalam Insiden Terjun Payung
-
Prabowo Perbarui Aturan Seleksi Pemimpin TNI, Utamakan Kompetensi Ketimbang Senioritas
-
Update Tragedi Ponpes Al Khoziny: 23 Jasad Ditemukan dalam 24 Jam, Total Korban Tewas Jadi 39 Orang
-
Bangunan Ponpes Al Khoziny Ambruk, Prabowo Minta Cek Semua Infrastruktur Pesantren!