Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Komisi Pemberantasan Korupsi baru menyerap 57,7 persen anggaran yang dialokasikan tahun 2015.
"Seluruh kegiatan KPK tahun ini dilakukan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp898,9 miliar pada 2015. Dengan penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar 518,9 miliar rupiah atau sekitar 57,7 persen per 14 Desember 2015," kata Wakil Ketua KPK Johan Budi di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/12/2015).
Anggaran dipakai KPK untuk merampungkan pembangunan gedung baru. Rencananya, gedung tersebut akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2015.
"Rencananya tanggal 29 (Desember) akan diresmikan bertepatan dengan hari lahirnya KPK. Rencananya juga kami undang atau diresmikan oleh Presiden Jokowi," kata Johan.
Johan mengakui kinerja KPK sepanjang 2015 masih di bawah target yang dicanangkan. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari energi yang terkuras gara-gara konflik dengan Polri dan gelombang praperadilan yang terjadi awal tahun.
"Memang harus dipahami bersama bahwa pada Januari hingga April, KPK digoncang oleh hiruk kipuk, tidak hanya berkaitan friksi dengan lembaga lain tetapi berkaitan gelombang praperadilan sehingga kinerja atau SDM di KPK tersedot untuk urusan-urusan yang seperti itu. Sehingga kalau dari sisi capaian ada sedikit gangguan karena waktu itu SDM diperuntukkan untuk hadapi saya sebutnya sebagai hiruk pikuk," kata dia.
Dengan dana yang nilainya hampir Rp1 triliun untuk penindakan, KPK hanya mampu mengembalikan sekitar Rp198,5 miliar kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.
Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menyatakan sebagian besar sumber daya manusia dan keuangan KPK lebih banyak tercurah ke bidang pencegahan.
Menurutnya potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan dari bidang pencegahan nilainya jauh melampaui bidang penindakan. Namun, diakuinya, efek pencegahan tak dapat dirasakan secara langsung.
"Saya ingin sampaikan bahwa sebagian besar sumber daya KPK lebih banyak digunakan upaya pencegahan. Memang hasilnya tidak terlihat dan dirasakan seketika. Membutuhkan proses panjang, tapi harus kita lakukan," kata Ruki.
"Seluruh kegiatan KPK tahun ini dilakukan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp898,9 miliar pada 2015. Dengan penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar 518,9 miliar rupiah atau sekitar 57,7 persen per 14 Desember 2015," kata Wakil Ketua KPK Johan Budi di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/12/2015).
Anggaran dipakai KPK untuk merampungkan pembangunan gedung baru. Rencananya, gedung tersebut akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2015.
"Rencananya tanggal 29 (Desember) akan diresmikan bertepatan dengan hari lahirnya KPK. Rencananya juga kami undang atau diresmikan oleh Presiden Jokowi," kata Johan.
Johan mengakui kinerja KPK sepanjang 2015 masih di bawah target yang dicanangkan. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari energi yang terkuras gara-gara konflik dengan Polri dan gelombang praperadilan yang terjadi awal tahun.
"Memang harus dipahami bersama bahwa pada Januari hingga April, KPK digoncang oleh hiruk kipuk, tidak hanya berkaitan friksi dengan lembaga lain tetapi berkaitan gelombang praperadilan sehingga kinerja atau SDM di KPK tersedot untuk urusan-urusan yang seperti itu. Sehingga kalau dari sisi capaian ada sedikit gangguan karena waktu itu SDM diperuntukkan untuk hadapi saya sebutnya sebagai hiruk pikuk," kata dia.
Dengan dana yang nilainya hampir Rp1 triliun untuk penindakan, KPK hanya mampu mengembalikan sekitar Rp198,5 miliar kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.
Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menyatakan sebagian besar sumber daya manusia dan keuangan KPK lebih banyak tercurah ke bidang pencegahan.
Menurutnya potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan dari bidang pencegahan nilainya jauh melampaui bidang penindakan. Namun, diakuinya, efek pencegahan tak dapat dirasakan secara langsung.
"Saya ingin sampaikan bahwa sebagian besar sumber daya KPK lebih banyak digunakan upaya pencegahan. Memang hasilnya tidak terlihat dan dirasakan seketika. Membutuhkan proses panjang, tapi harus kita lakukan," kata Ruki.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru