Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Ketua DPR Setya Novanto harus mundur dari jabatannya jika Mahkamah Dewan Kehormatan memutuskan demikian.
"Ya harus mundur. Ini kan keputusan. Bukan imbauan. Keputusan mahkamah namanya. Ya, begitu memutuskan mahkamah jatuh. Kan begitu bunyi undang-undangnya. Aturannya begitu," kata Wapres Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Keputusan MKD, menurut Wapres JK, harus dipatuhi anggota dewan yang dilaporkan atas penyalahgunaan wewenang dan kode etik sebagai anggota DPR.
"Otomatis, karena keputusan MKD itu mengikat. Bukan hanya mengimbau. Mahkamah itu pakai toga, masa sudah pakai toga tidak memutuskan. Yang Mulia pula," kata Wapres.
MKD pada Rabu ini akan mengambil putusan atas laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait upaya pemerasan kepada PT Freeport Indonesia (FI) dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK.
Dalam sidang putusan tersebut, mayoritas anggota MKD sebelum sidang diskors jelang Maghrib menyebutkan sanksi sedang hingga berat harus diberikan kepada Novanto karena tindakannya mengajak pengusaha Riza Chalid mengadakan pertemuan dengan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said enggan berkomentar terkait sidang putusan MKD.
"Saya tidak berkomentar kalau MKD," kata Sudirman usai menghadiri rapat terbatas tentang kelistrikan di Kantor Wapres. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Wamen PPPA Soroti Lingkaran Setan Kemiskinan Akibat 'Banyak Anak Banyak Rezeki'
-
Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata Iran dan AS
-
Isu Perombakan Kabinet, Sekjen Partai Golkar Berharap Tidak Ada Kadernya yang Terkena Reshuffle
-
Prabowo Targetkan 3 Tahun Lagi Indonesia Bebas Sampah: Kita Punya Teknologi Buatan Sendiri
-
Lakukan Evaluasi Imbas 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Bakal Tarik Pasukan Perdamaian?
-
Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU TNI Terkait Tragedi Andrie Yunus
-
Polemik Kasus Chromebook dan Ancaman Trial by The Press di Era Digital
-
Buronan Interpol dan Bos Mafia Asal Inggris Akhirnya Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai
-
Istana Belum Terima Hasil Investigasi PBB Penyebab 3 TNI Gugur di Lebanon
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Klaim Tak Tahu Soal Pembakaran Rumah Saksi dalam Kasus Suap Ijon Proyek