Inilah Jawaban Kuasa Hukum RJ Lino Soal Kasus Pelindo II

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane tahun 2010, pada Jumat (18/12/2015). Namun anggota tim kuasa hukum RJ Lino, Fachmi menegaskan pihaknya berkeyakinan tidak terjadi tindak pidana yang merugikan negara dalam kasus tersebut.

"Secara prinsip kami berkeyakinan bahwa tidak ada yang salah dalam proses tersebut. Termasuk soal penunjukan perusahaan HDHM dari Cina, itu semua sudah sesuai aturan yang berlaku," kata Fachmi, salah satu pengacara dari Kantor Biro Hukum milik Yusril Ihza Mahendra, saat dihubungi suara.com, Sabtu (19/12/2015).

Sayangnya, Fachmi menolak menjawab detail kebenaran material dalam pembelaan terhadap RJ Lino. Pasalnya, Lino maupun kuasa hukum belum menerima secara resmi surat penetapan sebagai tersangka oleh KPK. Sehingga ia belum bisa memahami materi penetapan tersangka yang digunakan oleh KPK terhadap kliennya.

"Termasuk strategi apakah akan mengajukan Pra Peradilan atau tidak, kami belum tahu saat ini. Kami masih menunggu surat dari KPK, lalu kami pelajarai isinya. Barulah setelah itu kami tetapkan apa langkah yang akan kami ambil," jelas Fachmi.

KPK menyatakan RJ. Lino menjadi tersangka dengan mengacu Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Pelaksana Harian (Plh.) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan RJ Lino melakukan perbuatan menyalahgunakan hukum dan kewenangan dan/atau kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

"RJL diduga memerintahkan pengadaan 3 quay container crance dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM dari Cina sebagai penyedia barang," kata Yuyuk.

Surat perintah penyidikan (sprindik) kasus tersebut ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2015.