Suara.com - Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera silaturahim dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/12/2015). Kegiatan ini sebagai bagian dari menjalin komunikasi politik PKS dengan berbagai elemen bangsa.
Presiden PKS Sohibul Iman didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Mardani Ali Sera, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM Al-Muzzammil Yusuf, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih, dan Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan Ledia Hanifah Amalia.
Menurut Sohibul Iman, rencana untuk bersilaturahim ke berbagai elemen politik merupakan program kepengurusan PKS periode 2015-2020 sebagai bagian dari upaya membangun suasana kondusif dalam politik dan kenegaraan.
“Jika parpol punya hubungan yang baik dengan berbagai elemen politik bangsa, maka banyak hal terkait kepentingan rakyat yang bisa diselesaikan dengan baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat,” ujar Sohibul Iman dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada Suara.com.
Silaturahim ini, lanjut Sohibul, tidak akan mengubah posisi PKS sebagai partai oposisi loyalis. PKS akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, dan mendukung program-program pemerintah yang dibuat untuk kebaikan bangsa.
Silaturahim ini juga tidak akan mengubah posisi PKS di Koalisi Merah Putih.
“PKS tetap berada dan terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada di KMP,” kata Sohibul.
Selain bersilaturahim, ujar Sohibul Iman, PKS juga menyampaikan pemikiran terkait dua hari besar yang diperingati secara nasional maupun internasional dalam waktu dekat ini. Kedua hari besar tersebut adalah Hari Buruh Migran Internasional dan Hari Ibu.
“Terkait pekerja migran, kami meminta Pak Jokowi dan kabinet dapat menekan tingkat pengabaian hak-hak pekerja migran. Sementara terkait Hari Ibu, PKS juga meminta pemerintah dapat terus meningkatkan perhatian pada upaya pengarusutamaan keluarga dan ketahanan keluarga,” ungkap pria kelahiran Tasikmalaya pada 50 tahun yang lalu ini.
Sohibul Iman juga menyampaikan tentang rencana PKS menggelar Rapat Pimpinan Nasional pada pertengahan bulan Januari 2016 mendatang, sebagai bagian dari konsolidasi kepengurusan baru PKS.
Tag
Berita Terkait
-
PKS Dukung Ambang Batas Parlemen Tetap Ada, Kritisi Usul Fraksi Gabungan Partai
-
Legislator PKS Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan dan Junjung Tinggi HAM
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
Tragedi Kripto dan Kanker, Membedah Motif Pembunuhan Sadis Anak Politisi PKS
-
Pilih Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo, PKS Belum Tentukan Sikap Soal Pilkada via DPRD
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!