Suara.com - Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera silaturahim dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/12/2015). Kegiatan ini sebagai bagian dari menjalin komunikasi politik PKS dengan berbagai elemen bangsa.
Presiden PKS Sohibul Iman didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Mardani Ali Sera, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM Al-Muzzammil Yusuf, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih, dan Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan Ledia Hanifah Amalia.
Menurut Sohibul Iman, rencana untuk bersilaturahim ke berbagai elemen politik merupakan program kepengurusan PKS periode 2015-2020 sebagai bagian dari upaya membangun suasana kondusif dalam politik dan kenegaraan.
“Jika parpol punya hubungan yang baik dengan berbagai elemen politik bangsa, maka banyak hal terkait kepentingan rakyat yang bisa diselesaikan dengan baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat,” ujar Sohibul Iman dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada Suara.com.
Silaturahim ini, lanjut Sohibul, tidak akan mengubah posisi PKS sebagai partai oposisi loyalis. PKS akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, dan mendukung program-program pemerintah yang dibuat untuk kebaikan bangsa.
Silaturahim ini juga tidak akan mengubah posisi PKS di Koalisi Merah Putih.
“PKS tetap berada dan terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada di KMP,” kata Sohibul.
Selain bersilaturahim, ujar Sohibul Iman, PKS juga menyampaikan pemikiran terkait dua hari besar yang diperingati secara nasional maupun internasional dalam waktu dekat ini. Kedua hari besar tersebut adalah Hari Buruh Migran Internasional dan Hari Ibu.
“Terkait pekerja migran, kami meminta Pak Jokowi dan kabinet dapat menekan tingkat pengabaian hak-hak pekerja migran. Sementara terkait Hari Ibu, PKS juga meminta pemerintah dapat terus meningkatkan perhatian pada upaya pengarusutamaan keluarga dan ketahanan keluarga,” ungkap pria kelahiran Tasikmalaya pada 50 tahun yang lalu ini.
Sohibul Iman juga menyampaikan tentang rencana PKS menggelar Rapat Pimpinan Nasional pada pertengahan bulan Januari 2016 mendatang, sebagai bagian dari konsolidasi kepengurusan baru PKS.
Tag
Berita Terkait
-
Wanti-wanti Pejabat PKS di Pemerintahan Prabowo, Begini Pesan Almuzzammil Yusuf
-
Kejutan di Kemhan: Ucapan Ultah Prabowo dari Sjafrie dan Petinggi PKS! Ada Apa?
-
Temui Menhan, PKS Sarankan Pendekatan Keamanan Manusia Komprehensif dalam Pertahanan Nasional
-
Temui Menhan Sjafrie, Elite PKS Sebut Jadi Kunjungan Istimewa: Kami Dapat Penjelasan Soal...
-
Usai Surya Paloh, Giliran Elite PKS Sambangi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Kemenhan
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting