Suara.com - Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera silaturahim dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/12/2015). Kegiatan ini sebagai bagian dari menjalin komunikasi politik PKS dengan berbagai elemen bangsa.
Presiden PKS Sohibul Iman didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Mardani Ali Sera, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM Al-Muzzammil Yusuf, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih, dan Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan Ledia Hanifah Amalia.
Menurut Sohibul Iman, rencana untuk bersilaturahim ke berbagai elemen politik merupakan program kepengurusan PKS periode 2015-2020 sebagai bagian dari upaya membangun suasana kondusif dalam politik dan kenegaraan.
“Jika parpol punya hubungan yang baik dengan berbagai elemen politik bangsa, maka banyak hal terkait kepentingan rakyat yang bisa diselesaikan dengan baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat,” ujar Sohibul Iman dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada Suara.com.
Silaturahim ini, lanjut Sohibul, tidak akan mengubah posisi PKS sebagai partai oposisi loyalis. PKS akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, dan mendukung program-program pemerintah yang dibuat untuk kebaikan bangsa.
Silaturahim ini juga tidak akan mengubah posisi PKS di Koalisi Merah Putih.
“PKS tetap berada dan terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada di KMP,” kata Sohibul.
Selain bersilaturahim, ujar Sohibul Iman, PKS juga menyampaikan pemikiran terkait dua hari besar yang diperingati secara nasional maupun internasional dalam waktu dekat ini. Kedua hari besar tersebut adalah Hari Buruh Migran Internasional dan Hari Ibu.
“Terkait pekerja migran, kami meminta Pak Jokowi dan kabinet dapat menekan tingkat pengabaian hak-hak pekerja migran. Sementara terkait Hari Ibu, PKS juga meminta pemerintah dapat terus meningkatkan perhatian pada upaya pengarusutamaan keluarga dan ketahanan keluarga,” ungkap pria kelahiran Tasikmalaya pada 50 tahun yang lalu ini.
Sohibul Iman juga menyampaikan tentang rencana PKS menggelar Rapat Pimpinan Nasional pada pertengahan bulan Januari 2016 mendatang, sebagai bagian dari konsolidasi kepengurusan baru PKS.
Tag
Berita Terkait
-
PKS Sentil Pejabat di Maulid Nabi: Gaya Hidup Mewah Bikin Rakyat Hilang Kepercayaan
-
Tunjangan Rp70 Miliar Anggota DPRD DKI: PKS Cuci Tangan, Salahkan Pusat?
-
Wacana Ragunan Buka Malam Hari, PKS Bilang Begini
-
Komisi VIII Gelar Raker Malam Ini, Pemerintah akan Serahkan DIM RUU PIHU, Demi Kejar Tayang?
-
Asosiasi Perusahaan Haji dan Umrah Tak Mau Masyarakat Pergi Umrah Mandiri, Apa Sebabnya?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama
-
Cinta Segitiga Berdarah di Cilincing: Pemuda 19 Tahun Tewas Ditusuk Mantan Pacar Kekasih!
-
Segera Diadili Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Sidang Kopda FH dan Serka N Bakal Digelar Terbuka
-
Tragedi Rumah Tangga di Cakung: Suami Bakar Istri dan Kontrakan Ditangkap Usai Kabur 3 Hari
-
Tawuran Antar Remaja di Palmerah Pecah, Dua Kantor RW Rusak Akibat Sambitan Batu
-
Gugatan Ijazah Gibran: Tuntutan Mundur Dijawab Peringatan 'Kisruh Ruang Politik
-
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu, Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Kisah Pilu Guru Agama di Usia Senja, 21 Tahun Dedikasi Dibalas Kontrak Paruh Waktu
-
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu usai Viral Mau 'Rampok Uang Negara': Tak Bisa Dimaafkan!