SK DPP Bocor! PKS Bakal Copot Khoirudin, Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI

Suara.com - Kursi pimpinan parlemen Kebon Sirih mendadak memanas menyusul beredarnya salinan Surat Keputusan (SK) DPP PKS terkait perombakan posisi Ketua DPRD DKI Jakarta. Dalam dokumen yang bocor tersebut, Partai Keadilan Sejahtera dikabarkan akan mencopot Khoirudin dan menunjuk Suhud Alynudin sebagai nakhoda baru legislatif Jakarta.

Salinan dokumen yang beredar luas melalui pesan singkat tersebut mengungkap bahwa DPP PKS telah mencabut SK terdahulu Nomor: 128/SKEP/DPP-PKS/2025 yang mengatur posisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2024-2029.

"Mengusulkan Penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat oleh Khoirudin, digantikan Suhud Alynudin," bunyi petikan SK tersebut sebagaimana dikutip di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dalam surat tersebut, DPP PKS memberikan instruksi tegas kepada kadernya untuk patuh pada mandat terbaru partai.

Kader yang ditunjuk diwajibkan menaati segala fungsi, wewenang, dan tugas sebagai pimpinan dewan sekaligus mandatori partai di legislatif.

"Kepada Anggota Partai sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua di atas, wajib menaati segala peraturan yang berkenaan dengan fungsi, wewenang dan tugas sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merangkap sebagai anggota Dewan dan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagai mandatori Partai pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," lanjut keterangan dalam surat itu.

Respons Fraksi PKS

Menyikapi isu panas tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, tidak membantah secara eksplisit. Ia mengisyaratkan bahwa dinamika pergantian pucuk pimpinan dewan tersebut memang tengah berjalan di internal partai.

"Kalaupun benar, ya sedang berproses. Jadi belum bisa disebutkan apakah bisa berproses atau nggak," ujar Taufik saat dikonfirmasi awak media, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga: Tiga Tuntutan Demo Besar Kaltim Hari Ini: Audit Anggaran Rudy Masud hingga Independensi DPRD!

Taufik menegaskan bahwa bagi kader PKS, rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dan seluruh anggota fraksi akan selalu patuh terhadap komando pimpinan pusat partai.

"Apa pun keputusan dari DPP, itu kami akan terima. Jadi saya misalnya ke fraksi tiba-tiba pindah menjadi anggota biasa atau bahkan ketua DPRD, kemudian rotasi dengan yang lain, itu biasa sih, nggak terlalu masalah di sini," tegasnya.

Meski demikian, politisi senior yang akrab disapa MTZ ini mengimbau publik untuk menunggu pernyataan resmi dari partai agar tidak timbul spekulasi liar.

"Ya mungkin benar, mungkin salah. Kita tunggu saja biasanya kan nanti ada pengumuman resmi ketika memang sudah ada apa misalnya pergantian," katanya.

Hingga kekinian, belum ada keterangan resmi dari Sekretariat DPRD DKI Jakarta terkait tindak lanjut administratif atas usulan pergantian pimpinan tersebut.