Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Sabtu (26/12/2015) melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur, termasuk menghadiri peringatan wafatnya mantan Presiden RI Abdurahman Wahid di Jombang.
Menurut agenda Sekretariat Wapres yang diterima di Jombang pada Sabtu (26/12/2015), JK berangkat dari Jakarta menuju Surabaya pada sekitar pukul 09.00 WIB.
Setelah tiba di Bandara Juanda, Surabaya, pada sekitar pukul 10.30 WIB Wapres akan menumpang helikopter untuk mengunjungi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama di Kabupaten Tuban.
Selain itu, JK juga akan meninjau proyek lapangan Minyak dan Gas Banyu Urip Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro.
Pada sekitar pukul 17.00 WIB, JK direncanakan tiba di Pesantren Tebu Ireng, Jombang dan solat berjamaah bersama santri di Masjid Tebu Ireng.
Dalam acara tersebut, Wapres akan didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengikuti prosesi haul Abdurahman Wahid atau yang akrab dikenal sebagai Gus Dur.
KH Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh besar NU yang lahir Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia meninggal di Jakarta, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Bersama Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengkubowono IX, Gus Dur mencuat sebagai salah satu tokoh utama Reformasi 1998 yang mengakibatkan kejatuhan Presiden Seoharto. Gus Dur akhirnya diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999.
Sayangnya kekuasaan Gus Dur tak berlangsung lama akibat pergolakan politik nasional yang hebat di awal masa Reformasi. Pada Juli 2001, Gus Dur memberlakukan Dekrit Presiden yang membubarkan MPR/DPR. Sayangnya Dekrit ini gagal karena tak mendapat dukungan dari militer. Akhirnya pada 23 Juli 2011, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden RI.
(Antara)
Berita Terkait
-
Dicap Congkak, Bekas Ajudan Gus Dur Ceramahi Anak Menkeu Purbaya: Siapa yang Ajari Kamu Jumawa Nak?
-
4 Sindiran Legendaris Gus Dur ke DPR yang Makin Relevan: dari Anak TK Sampai Profokator!
-
Selama Koruptor Gerak Bebas, Gus Dur Pernah Sebut Demokrasi di Indonesia Cuma Omongan Goblok
-
Yenny Wahid Bakal Tolak jika Ditawari Jabatan Komisaris BUMD DKI, Ini Alasannya
-
Gus Dur Pasti Murka! Yenny Wahid Ungkit Pelengseran Ayahnya, Sentil DPR Soal Fasilitas Mewah
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'