Suara.com - Upaya menjaga pulau-pulau di wilayah perbatasan dengan negara tetangga tidak cukup hanya dengan menempatkan pasukan keamanan atau membangun mercusuar, kata pengamat hukum internasional Universitas Nusa Cendana Kupang Dr. D.W. Tadeus.
"Pemerintah daerah setempat harus mempunyai inisitif sendiri untuk mengembangkan pulau terdepan agar tidak diklaim oleh negara lain," katanya di Kupang, Selasa (19/1/2016).
Hal itu disampaikan berkaitan dengan masih banyaknya pulau terdepan di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia yang belum dijaga dan dikelola secara baik oleh pemda setempat agar ke depannya tidak diklaim oleh kedua negara tetangga tersebut.
Nusa Tenggara Timur saat ini memiliki sejumlah pulau terdepan yang menurutnya kapan saja bisa diklaim oleh negara-negara tetangga. Pulau-pulau tersebut, yakni Pulau Ndana Rote, Pulau Batek, Pulau Dana Sabu, Pulau Mengudu, dan Pulau Salura.
"Kalau memang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat akan lebih baik kalau patroli-patroli di wilayah-wilayah pulau terluar harus ditingkatkan," katanya.
Menurut dia, untuk tetap menjaga pulau-pulau tersebut pemerintah daerah harus bisa mengembangkan pulau-pulau terdepan itu menjadi objek wisata dan daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan sektor perikanan.
Sebab, katanya, peraturan perundangan-undangan suatu negara tentang pulau-pulau di perbatasan selalu berkaitan dengan ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional sendiri tidak bisa mengatur sampai ke dalam hukum nasional kedua negara.
"Jadi adanya pulau yang berbatasan dengan negara lain tergantung perjanjian perbatasan antara negara kedua negara yang berbatasan dengan pulau terdepan. Jadi tidak ada aturan yang baku yang mengatur soal hal tersebut," katanya.
Menanggapi hal terkait pembangunan daerah tujuan wisata di pulau terdepan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Melky Rumlaklak yang dihubungi Antara dari Kupang mengatakan pihaknya sudah memikirkan untuk menjadikan Pulau Ndana sebagai pulau daerah tujuan wisata yang baru.
"Tetapi kita harus koordinasikan lagi dengan pihak perbatasan, sebab itu adalah wilayah mereka. Kita memang sudah punya visi misi ke depan, untuk menjadikan pulau tersebut sebagai daerah tujuan wisata, namun masih harus dibicarakan lagi," katanya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
Terkini
-
Amnesty Desak DPR Segera Sahkan UU Anti Bahan Korosif Usai Kasus Andrie Yunus
-
Usman Hamid Kritik Peradilan Militer yang Abaikan Korban: Kehilangan Legitimasi Hukum
-
Pernyataan Presiden soal Dolar Dinilai Bisa Jadi Sentimen Negatif bagi Rupiah
-
Pengamat UMBY Soroti Pernyataan Prabowo, Harga Tempe Bisa Naik karena Dolar
-
Usman Hamid: Keadilan bagi Andrie Yunus Mustahil Tercapai di Peradilan Militer
-
Aktivis Sebut Jokowi Idap Megalomania dan Waham Kebesaran soal IKN: Ada Gangguan Kejiwaan
-
Tragedi Berdarah di Stadion Kridosono, Dugaan Klitih Tewaskan Pemuda 18 Tahun
-
Thailand Tetapkan Virus Hanta sebagai Penyakit Menular Berbahaya, Indonesia Kapan?
-
Pastikan MBG Lanjut Terus, Prabowo: Ini Program Strategis untuk Rakyat
-
Brak Duar! Saksi Mata Ungkap Detik Horor Kecelakaan Maut Kereta vs Bus di Bangkok