Suara.com - Upaya menjaga pulau-pulau di wilayah perbatasan dengan negara tetangga tidak cukup hanya dengan menempatkan pasukan keamanan atau membangun mercusuar, kata pengamat hukum internasional Universitas Nusa Cendana Kupang Dr. D.W. Tadeus.
"Pemerintah daerah setempat harus mempunyai inisitif sendiri untuk mengembangkan pulau terdepan agar tidak diklaim oleh negara lain," katanya di Kupang, Selasa (19/1/2016).
Hal itu disampaikan berkaitan dengan masih banyaknya pulau terdepan di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia yang belum dijaga dan dikelola secara baik oleh pemda setempat agar ke depannya tidak diklaim oleh kedua negara tetangga tersebut.
Nusa Tenggara Timur saat ini memiliki sejumlah pulau terdepan yang menurutnya kapan saja bisa diklaim oleh negara-negara tetangga. Pulau-pulau tersebut, yakni Pulau Ndana Rote, Pulau Batek, Pulau Dana Sabu, Pulau Mengudu, dan Pulau Salura.
"Kalau memang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat akan lebih baik kalau patroli-patroli di wilayah-wilayah pulau terluar harus ditingkatkan," katanya.
Menurut dia, untuk tetap menjaga pulau-pulau tersebut pemerintah daerah harus bisa mengembangkan pulau-pulau terdepan itu menjadi objek wisata dan daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan sektor perikanan.
Sebab, katanya, peraturan perundangan-undangan suatu negara tentang pulau-pulau di perbatasan selalu berkaitan dengan ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional sendiri tidak bisa mengatur sampai ke dalam hukum nasional kedua negara.
"Jadi adanya pulau yang berbatasan dengan negara lain tergantung perjanjian perbatasan antara negara kedua negara yang berbatasan dengan pulau terdepan. Jadi tidak ada aturan yang baku yang mengatur soal hal tersebut," katanya.
Menanggapi hal terkait pembangunan daerah tujuan wisata di pulau terdepan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Melky Rumlaklak yang dihubungi Antara dari Kupang mengatakan pihaknya sudah memikirkan untuk menjadikan Pulau Ndana sebagai pulau daerah tujuan wisata yang baru.
"Tetapi kita harus koordinasikan lagi dengan pihak perbatasan, sebab itu adalah wilayah mereka. Kita memang sudah punya visi misi ke depan, untuk menjadikan pulau tersebut sebagai daerah tujuan wisata, namun masih harus dibicarakan lagi," katanya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021