Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tanggal 25 Januari 2016 mendatang sudah tidak lagi mengoprasikan bus oprasional antar jemput bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelaskan penghapusan bus karena sebagian dari PNS sering melakukan kekerasan atau proses intimidasi antara pegawai senior dengan yang baru masuk.
"Bukan diilangin sih. Sekarang kita tanya sama PNS ya, ini namanya ngelunjak, sekarang saya bilang, kita kasih bus pagi-pagi datang tanya sama PNS muda, bisa naik nggak? Dibully lho di dalam bus sama yang udah duduk, merasa kursi punya dia. Tapi kalau PNS muda dibully," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/1/2016).
Lanjut Ahok, bus yang disediakan khusus untuk memudahkan oprasional pegawai di PNS DKI ini sering terdapat pungli. Hal ini diketahui setelah mereka membuat grup di jejaring sosial.
"Ada iuran bulanan lagi, Rp75 ribu sampe Rp100 ribu per bulan. Ini kan brengseknya luar biasa nih, ada iuran bulanan. Ada ganknya nih. Udah kaya gank membership, yang PNS muda nggak bisa naik dibully, karena ini kursi punya si A si B. Terus kalau ada yang penumpang biasa naik, boleh nggak? Boleh, tapi dipungutin duit," jelasnya.
Menurut Ahok, para sopir yang bekerja di PNS DKI mereka sudah mendapat gaji sendiri dari pemerintah DKI, sehingga pegawai tidak harus memungut uang bayaran. Ahok pun tak mengetahui masuk kemana uang pungli tersebut.
"Makanya ini ada permainan. Terus tarik lagi dari penumpang, nah itu dosanya udah,"jelas Ahok.
Tidak hanya sampai di situ dosa-dosa PNS DKI menurut Ahok, menurutnya PNS DKI setelah mereka sholat Ashar sudah bersiap-siap mau pulang padahal belum waktunya untuk pulang.
"Kita pulang jam berapa? Jam 4 kan. Kalau jam 4 itu kan absensinya batu mulai, baru siap-siap pulang. Ini nggak, udah langsung duduk di bus, jam 4 bus nya jalan. Ada koordinator kasih tau, 'eh hri ini pulang cepet ya'," kata Ahok.
"Jadi semua yang lagi kerja, disuruh atasannya kerja, 'mohon maaf Pak Bu busnya udah mau berangkat, udah nunggu nih'. Jadi selalu alasan tidak mau kerja lagi, karena busnya akan berangkat. Jadi bus ini bukan menolong mereka," Ahok menambahkan.
Berita Terkait
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Nggak Perlu Lompat Pagar lagi, Kini di Stasiun Cikini Ada Pelican Crossing
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Atasi BABS, Pemprov DKI Bangun Septic Tank Komunal dan Pasang Biopal di Permukiman Padat
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'