Suara.com - Lembaga Pemilihan Umum Haiti pada Jumat (22/1/2016) menunda pemilihan presiden yang dijadwalkan diselenggarakan pada Minggu, (24/1/2016) dengan alasan keamanan.
Dewan Pemilihan Sementara (CEP) menyatakan kejadian serius dalam beberapa jam belakangan di lima departemen Haiti, termasuk serangan terhadap dua tempat pemungutan suara, membuat lembaga tersebut mengambil keputusan itu.
"Akibat situasi keamanan yang memburuk dan ancaman terhadap proses pemilihan, CEP telah menunda pemungutan suara yang dijadwalkan diadakan pada 24 Januari," kata CEP di dalam siaran pers.
Media lokal melaporkan tindakan tersebut dilakukan setelah calon oposisi Jude Celestin memboikot pemungutan suara dan menolak untuk menyampaikan komitmen bagi tanggal baru dengan alasan kecurangan dalam pemilihan umum.
Lebih dari 1.000 orang berpawai melalui bagian tengah Port-au-Prince dan di luar Kedutaan Besar AS, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi. Mereka menyerukan penundaan pemilihan umum, kata harian Haiti, Libre.
Sejak babak pertama pemilihan presiden pada Oktober, saat Celestin menempati posisi kedua di antara 54 calon dan berada di belakang calon partai yang memerintah Jovenel Mois, Celstin telah menyatakan Pemerintah Presiden Michel Martelly memanipulasi hasil sehingga menguntungkan calon partai yang berkuasa.
Haiti telah terperosok ke dalam krisis politik sejak tahun lalu, sehingga memaksa Perdana Menteri Laurent Lamothe mengundurkan diri dan membuat Parlemen terguncang setelah pemilihan anggota parlemen ditunda.
Pemrotes pada Jumat juga menuntut pembubaran CEP dan pemerintah serta pembentukan pemerintah peralihan.
CEP mencela kebakaran yang terjadi di kantor regional CEP di departemen utara, Limbe, dan departemen tengah, Lascahobas, serta usaha pembakaran di Thomonde, Torbeck, Artibonite, Grand Goave serta Port-au-Prince.
Selain itu, satu tempat pemungutan suara di departemen timur, Savanette, dibakar dan beberapa pria bersenjata mencuri bahan pemilihan di Fond-Parisien.
"Guna melindungi nyawa pemilih, para pejabat pemilihan umum dan harga negara, terutama gedung sekolah, CEP telah mengambil keputusan tersebut (untuk menunda pemungutan suara)," demikian isi siaran pers CEP.
Pengumuman CEP itu dikeluarkan beberapa jam setelah Misi PBB di Haiti (Minustah) dan masyarakat internasional kembali menyampaikan dukungan mereka bagi proses pemilihan umum yang "adil dan melibatkan banyak pihak" --yang "menjamin pembaruan demokratis semua lembaga negara".
Minustah, Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Brazil, Uni Eropa dan Organisasi Negara Amerika, semuanya, telah mencela kerusuhan baru-baru ini selama proses pemilihan umum dan telah meminta semua pihak agar mengizinkan rakyat Haiti memberi suara mereka tanpa pemaksaan dan kekerasan.
Haiti, negara dengan 10 juta warga yang berbagi Pulau Hispaniola dengan Republik Dominika, menyelenggarakan babak pertama pemilihan umum anggota dewan legislatif pada 9 Agustus, lalu menggelar babak pertama pemilihan presiden dan babak kedua pemungutan suara bagi dewan legislatif pada 25 Oktober. (Antara)
Berita Terkait
-
14 Negara Setuju, AS Sendirian Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza di DK PBB
-
Lapisan Ozon Menuju Pemulihan Penuh, PBB Sebut Bukti Nyata Kemajuan
-
Aktivis Gelar Aksi Protes Provokatif Terhadap Israel, Main Bola Gunakan Replika Kepala Netanyahu
-
Sosok Sara Ferrer Olivella: Resmi Jabat Kepala Perwakilan UNDP Indonesia
-
#SaveRajaAmpat Menggema di Forum PBB, Greenpeace Soroti Ancaman Tambang
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia
-
Pemerintah Beri Jawaban Tegas Soal Usulan Ganti MBG Dengan Pemberian Uang ke Ortu, Apa Katanya?
-
Bahlil Sebut Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Syaratnya Sama-Sama Cengli
-
Viral Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo Ngaku Jalan-Jalan Pakai Uang Negara: Kita Rampok Saja!
-
Lawan Arah Pakai Strobo, Heboh Sopir Pajero D 135 DI Dicegat Pemobil Lain: Ayo Lho Gue Viralin!
-
Tundukkan Kepala! Istana Minta Maaf Atas Tragedi Keracunan MBG, Janji Dapur Program Diaudit Total