Suara.com - Lembaga Pemilihan Umum Haiti pada Jumat (22/1/2016) menunda pemilihan presiden yang dijadwalkan diselenggarakan pada Minggu, (24/1/2016) dengan alasan keamanan.
Dewan Pemilihan Sementara (CEP) menyatakan kejadian serius dalam beberapa jam belakangan di lima departemen Haiti, termasuk serangan terhadap dua tempat pemungutan suara, membuat lembaga tersebut mengambil keputusan itu.
"Akibat situasi keamanan yang memburuk dan ancaman terhadap proses pemilihan, CEP telah menunda pemungutan suara yang dijadwalkan diadakan pada 24 Januari," kata CEP di dalam siaran pers.
Media lokal melaporkan tindakan tersebut dilakukan setelah calon oposisi Jude Celestin memboikot pemungutan suara dan menolak untuk menyampaikan komitmen bagi tanggal baru dengan alasan kecurangan dalam pemilihan umum.
Lebih dari 1.000 orang berpawai melalui bagian tengah Port-au-Prince dan di luar Kedutaan Besar AS, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi. Mereka menyerukan penundaan pemilihan umum, kata harian Haiti, Libre.
Sejak babak pertama pemilihan presiden pada Oktober, saat Celestin menempati posisi kedua di antara 54 calon dan berada di belakang calon partai yang memerintah Jovenel Mois, Celstin telah menyatakan Pemerintah Presiden Michel Martelly memanipulasi hasil sehingga menguntungkan calon partai yang berkuasa.
Haiti telah terperosok ke dalam krisis politik sejak tahun lalu, sehingga memaksa Perdana Menteri Laurent Lamothe mengundurkan diri dan membuat Parlemen terguncang setelah pemilihan anggota parlemen ditunda.
Pemrotes pada Jumat juga menuntut pembubaran CEP dan pemerintah serta pembentukan pemerintah peralihan.
CEP mencela kebakaran yang terjadi di kantor regional CEP di departemen utara, Limbe, dan departemen tengah, Lascahobas, serta usaha pembakaran di Thomonde, Torbeck, Artibonite, Grand Goave serta Port-au-Prince.
Selain itu, satu tempat pemungutan suara di departemen timur, Savanette, dibakar dan beberapa pria bersenjata mencuri bahan pemilihan di Fond-Parisien.
"Guna melindungi nyawa pemilih, para pejabat pemilihan umum dan harga negara, terutama gedung sekolah, CEP telah mengambil keputusan tersebut (untuk menunda pemungutan suara)," demikian isi siaran pers CEP.
Pengumuman CEP itu dikeluarkan beberapa jam setelah Misi PBB di Haiti (Minustah) dan masyarakat internasional kembali menyampaikan dukungan mereka bagi proses pemilihan umum yang "adil dan melibatkan banyak pihak" --yang "menjamin pembaruan demokratis semua lembaga negara".
Minustah, Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Brazil, Uni Eropa dan Organisasi Negara Amerika, semuanya, telah mencela kerusuhan baru-baru ini selama proses pemilihan umum dan telah meminta semua pihak agar mengizinkan rakyat Haiti memberi suara mereka tanpa pemaksaan dan kekerasan.
Haiti, negara dengan 10 juta warga yang berbagi Pulau Hispaniola dengan Republik Dominika, menyelenggarakan babak pertama pemilihan umum anggota dewan legislatif pada 9 Agustus, lalu menggelar babak pertama pemilihan presiden dan babak kedua pemungutan suara bagi dewan legislatif pada 25 Oktober. (Antara)
Berita Terkait
-
Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Nasir Djamil: Bukan Berarti Pusat Tak Sanggup, Ini Misi Kemanusiaan
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri
-
Piala Dunia 2026: Enggan Meremehkan, Carlo Ancelotti Anggap Semua Lawan di Grup C Kuat
-
Jakarta Disebut Sebagai Kota Terpadat di Dunia, Bagaimana Agar Tetap Nyaman Dihuni?
-
PBB Nobatkan Jakarta Kota Terpadat Dunia, Gubernur Pramono: Itu Salah, Mungkin...
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis