Trump Ajak Negara di Dunia Gabung Dewan Saingan PBB, Diduga Jadi 'Alat Politik Baru' AS

Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memicu gelombang diskusi diplomatik besar dengan meluncurkan inisiatif internasional bernama Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

Badan ini dirancang untuk mengambil alih penanganan krisis di Jalur Gaza, namun menuai sorotan tajam karena strukturnya yang dinilai tidak lazim dan berpotensi menggerus wewenang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hingga pekan ini, undangan resmi telah dikirimkan ke sekitar 60 negara. Norwegia, Belanda, Slovenia, dan Maroko telah mengonfirmasi penerimaan dokumen tersebut.

Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store, menyatakan kehati-hatiannya dalam meninjau relevansi peran negaranya, sementara Raja Mohammed VI dari Maroko telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung.

Berdasarkan laporan Reuters, piagam Board of Peace ini mencakup poin-poin yang kontroversial. Trump diusulkan menjadi ketua dewan tersebut seumur hidup.

Selain itu, keanggotaan negara peserta dibatasi hanya tiga tahun, kecuali jika negara tersebut bersedia membayar komitmen lebih dari US$ 1 miliar untuk mendapatkan status anggota permanen.

Gedung Putih menyebut skema ini sebagai bentuk pembuktian komitmen nyata bagi negara-negara yang peduli terhadap stabilitas keamanan global.

Namun, para diplomat di New York menjuluki inisiatif ini sebagai "PBB ala Trump," yang dikhawatirkan akan memarginalisasi peran badan-badan internasional tradisional yang sudah ada.

Meski sarat kontroversi, beberapa pemimpin dunia menunjukkan respons beragam:

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik Tipis, Setelah AS Batal Serang Iran

• Italia & Kanada: Perdana Menteri Giorgia Meloni dan Mark Carney mengisyaratkan kesiapan untuk berkontribusi, terutama dalam penanganan krisis Gaza yang mandatnya telah disahkan Dewan Keamanan PBB hingga 2027.
• Prancis & Jerman: Para pemimpin negara-negara utama Eropa ini juga masuk dalam daftar undangan, namun tetap dalam posisi mengkaji dampak jangka panjang terhadap kedaulatan PBB.

Langkah diplomasi ini berjalan beriringan dengan isu panas di Arktik. Laporan dari harian Denmark, Berlingske, mengungkap adanya operasi intelijen terselubung AS sepanjang tahun 2025 untuk memetakan infrastruktur militer di Greenland tanpa izin resmi Kopenhagen.

Situasi ini menciptakan latar belakang yang kontras antara upaya perdamaian di Timur Tengah dengan ketegangan strategis bersama sekutu di Eropa Utara.

Board of Peace diproyeksikan menjadi badan yang lebih agresif dibandingkan lembaga diplomasi konvensional, ditambahh PBB ala Trump ini cenderung pro Israel.

Rencananya mencakup pembentukan administrasi internasional sementara di Gaza dan pengerahan pasukan stabilisasi lintas negara.

Meski demikian, absennya perwakilan dari pihak Palestina dalam daftar tokoh yang ditunjuk menjadi anggota dewan menjadi kritik utama.

Seorang pejabat senior PBB memperingatkan bahwa meragukan peran PBB sebagai satu-satunya lembaga pemersatu bangsa dapat membawa dunia ke dalam masa-masa sulit.