Suara.com - Ketua Tim Pengawas Intelejen Mahfudz Siddiq menyatakan langkah pertama yang akan dilakukan tim pengawasan ini adalah melakukan sosialisasi. Tujuannya ada kekompakan dan persamaan persepsi tentang tupoksi tim pengawas ini.
Tim pengawas ini diresmikan dan dilantik dalam rapat paripurna Selasa (26/1/2016) kemarin. Ada empat belas orang yang berasal dari 10 Fraksi di Komisi I duduk menjadi perwakilannya. Mereka bertugas sesuai dengan UU 17/2011 tentang Intelejen.
"Pertama kami akan sosialisaiskan kembali UU intelejen, tatib DPR tentang cara kerja timwas intelejen ini sehingga semuanya memahami. Kedua, kami akan komunikasi dengan penyelenggara intelejen negara, yang bukan hanya BIN atau badan intelejen negara, untuk kita bisa punya persepsi pemahaman yang sama. Itu penting. Agar masing-masing pihak ada standing postition dan punya tupoksi secara baik," kata Mahfudz di Gedung DPR, Kamis (28/1/2016).
Mahfudz menerangkan tidak ada target khusus dari kinerja Timwas ini. Apalagi skala prioritas dalam melaksanakan tugasnya.
Timwas ini hanya bekerja sebagai fungsi pengawasan. Maksudnya, hanya sebagai tim pengawas internal untuk penyelenggara intelejen ketika ada tugas keintelejenan yang berjalan tidak sesuai dengan azas akuntabilitas, penghormatan hukum, demokrasi dan HAM. Sehingga keraguan akan kebocoran data intelejen tidak akan terjadi.
"Tim pengawas ini bekerja saat ada indikasi penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh intelejen, baik secara kelembagaan atau secara oknum aparat," kata Politisi PKS ini.
Mahfudz menjelaskan Tim Pengawas ini bermitra hanya bermitra kepada Badan Intelejen Negara (BIN). Hal itu sesauai dengan aturan perundangan-undangan.
Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada kesinambungan untuk institusi intelejen lain, mengingat kepolisan, Kejaksaan, atau TNI, dan sebagainya, juga memiliki satuan intelejen masing-masing.
"Jadi tim pengawas ini hanya untuk BIN, tapi sangat mungkin pelaksanaan fungsi-fungsi intelejen (institusi lain) punya keterkaitan satu sama lain, karena mereka punya satu tujuan, kepentingan negara," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim pengawas Intelejen TB Hasanuddin menegaskan, tim ini pengawas ini bekerja di bawah sumpah untuk menjaga kerahasianya. Selain itu, tim ini bekerja mengawasi kinerja aparatur BIN dalam bertugas, bukan aparat intelejen lainnya.
"Pengawasan intelejen yang dimaksud ini hanya menyangkut aparatur BIN dalam melaksanakan tugasnya, bukan aparat intelejen lainnya," kata Hasanuddin.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Tips Akhir Tahun Ga Bikin Boncos: Maksimalkan Aplikasi ShopeePay 11.11 Serba Hemat
-
Deolipa Tegaskan Adam Damiri Tidak Perkaya Diri Sendiri dalam Kasus Korupsi Asabri
-
Tak Hadir Lagi di Sidang Sengketa Tambang Nikel Haltim, Dirut PT WKS Pura-pura Sakit?
-
Gubernur Pramono Lanjutkan Uji Coba RDF Rorotan Meski Diprotes: Tidak Kapasitas Maksimum
-
Hasto: PDIP Dorong Rote Ndao Jadi Pusat Riset Komoditas Rakyat, Kagum pada Tradisi Kuda Hus
-
Di Rote Ndao, Hasto PDIP Soroti Potensi Wilayah Terluar RI
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah