Suara.com - Dunia cyber telah menjadi medan perang yang paling sulit ditaklukkan pada abad ke 21. Selama beberapa tahun terakhir, Islamic State of Iraq and Syria dan kelompok ekstremis lain memanfaatkan media sosial untuk mengintimidasi, merekrut, dan memperluas pengaruh ke seluruh dunia.
Menurut data pihak berwenang, sebanyak 700 warga negara Indonesia berangkat ke Suriah untuk berjuang bersama ISIS. Jumlah ini belum termasuk warga yang dipengaruhi paham ISIS yang masih berada di Indonesia.
Seorang wakil dari salah satu perusahaan konsultan keamanan di Jakarta menegaskan bahwa Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh ISIS di media sosial.
“Saat ini, Indonesia menempati peringkat keempat negara dengan jumlah pengguna FB (Facebook) terbanyak dan peringkat kelima di Twitter, apalagi ada ratusan situs ekstremis lain. Tidak ada banyak yang bisa dilakukan pemerintah RI untuk mencegah pengaruh ISIS lewat sosmed,” kata sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya itu kepada Suara.com.
Maret 2015 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berusaha memblokir 22 situs yang dianggap mengandung konten penggerak paham radikalisme atau simpatisan radikalisme.
Namun, kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak diterima oleh masyarakat Islam. Bahkan, ditentang Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin. Din berpendapat kalau pemblokiran dilakukan dengan mengaitkan isu radikalisme, hal itu malah bersifat kontraproduktif. Terorisme, katanya, tak bakal lenyap dengan cara-cara memblokir situs online, apalagi dilakukan secara sepihak. Yang terpenting, menurut Din, pemerintah memberikan pemahaman yang baik.
Upaya pemerintah memblokir situs yang dianggap radikal juga memunculkan perdebatan antara kebebasan bersuara dan kebijakan keamanan nasional.
“Ada garis halus yang memisahkan situs terorisme dan situs Islamic yang konservatif dan radikal, tetapi memang tidak mengajak orang melakukan tindakan teror,” kata wakil perusahaan konsultan keamanan.
Akibatnya, pemerintah Indonesia enggan memblokir situs dan akun media sosial yang mencurigakan. Menurut wakil perusahaan konsultan keamanan, membredel situs teroris lebih sulit daripada memblokir situs web yang menodai Islam.
Hal itu dikarenakan karena pemerintah RI tidak mau menyinggung perasaan umat Islam, meskipun ada situs dan akun media sosial yang mampu membahayakan keamanan nasional. (Meg Phillips)
Tag
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
Terkini
-
2 Lapangan Padel di Jakut Mendadak Disegel! Ini Alasannya
-
Saham BEBS Meroket 7.150 Persen, OJK Geledah Mirae Asset Sekuritas Terkait Dugaan Manipulasi
-
Bupati Pekalongan Jadi Tersangka, KPK Beberkan Aliran Rp19 Miliar ke Kantong Pribadi hingga Keluarga
-
Dasco: Kamis Besok Dengar Pendapat Publik soal RUU PPRT
-
KPK Sebut Dalil Praperadilan Gus Yaqut Salah Alamat dan Bukan Lingkup Hakim
-
Terjaring OTT, Bupati Pekalongan Alasan Tak Paham Birokrasi Karena Berlatar Belakang Musisi Dangdut
-
Waketum Golkar: Indonesia Harus Tegas Kutuk Serangan AS-Israel, Tapi Jangan Keluar dari BoP
-
OTT Bupati Pekalongan: Fadia Arafiq Diduga Atur Proyek Pemkab untuk Perusahaan Keluarga
-
Amerika Serikat Siap Tempur, Israel Justru Kelelahan Dibombardir Iran
-
Lulusan SD Bisa Jadi PPSU, Pramono Anung Pangkas Syarat Kerja Demi Tekan Jumlah Pengemis Jakarta