Sebanyak 10 Persen KTP Warga Bogor Bermasalah dengan NIK

Suara.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Dodi Achadiyat menyebutkan, sebanyak 10 persen data kependudukan warga Kota Bogor, Jawa Barat, bermasalah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"10 persen dokumen kependudukan warga Kota Bogor bermasalah dengan NIK," kata Dodi di Bogor, Kamis (4/2/2016).

Dodi mengatakan, NIK bermasalah tersebut seperti ada warga yang belum memiliki NIK karena tidak pernah melakukan pelayanan dokumen kependudukan, atau karena sudah meninggal dunia, memiliki NIK ganda, dan satu nomor induk memiliki dua nama.

"Ada yang punya NIK tetapi ganda, ada (juga) satu nomor tapi dimiliki dua orang," katanya.

 
Menurut Dodi, NIK yang bermasalah ini mempengaruhi dokumentasi kependudukan Kota Bogor, terutama dalam penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan.

"NIK diperlukan untuk mendistribusikan KIS-PBI, karena tanpa NIK tidak bisa dilacak identitas kependudukan," katanya.

Dodi pun mengatakan bahwa penduduk Kota Bogor tidak akan memiliki NIK kalau tidak mengurus dokumentasi kependudukan di Disdukcapil. Dikatakannya, berdasarkan data dari perekaman, terdapat 641.377 jiwa yang memiliki NIK dari 778.664 jiwa wajib KTP.

"Hasil rekaman data kependudukan per Desember 2015, jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 984.060 jiwa, terdiri atas 501.165 orang laki-laki dan 482.895 orang perempuan," katanya.

Dodi mengatakan, pihaknya akan melakukan inventarisasi dan merekam ulang data kependudukan Kota Bogor, agar semua warga yang wajib ber-KTP sudah memiliki NIK. Ini akan dilakukan bersama Dinsosnakertrans, pada bulan Februari dan Juni tahun ini.

Pada tahun 2016 ini, lanjut Dodi, Disdukcapil Kota Bogor sendiri telah memiliki mobil layanan KTP keliling yang akan melayani di pusat-pusat keramaian seperti mall. Disdukcapil Bogor juga memperluas layanan dengan menyediakan akses layanan kependudukan di setiap kecamatan.

"Kami mengajak masyarakat untuk melengkapi data kependudukannya, agar hal-hal yang berkaitan dengan bantuan pemerintah ini bisa tersalurkan kepada masyarakat secara tepat sasaran," katanya. [Antara]