Suara.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan bahwa sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) saat ini tidak akan gratis lagi. Sebab wewenang sekolah diambilalih kabupaten/kota ke provinsi.
"Memang tidak gratis karena pendidikan itu harus menyeluruh, rata dan adil. Kalau satu daerah tidak gratis maka lainnya harus sama," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (4/3/2016).
Pengambilalihan ini merupakan amanat Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pengambilalihan diperkirakan mulai April 2016 dan dilaksanakan mulai awal tahun depan.
Saat ini Pemprov Jatim melakukan inventarisasi, upaya pengambilalihan aset. Termasuk berbagai persiapan dengan melakukan tes khusus (assessment) bagi seluruh kepala sekolah SMA/SMK se-Jatim.
"Tes dilakukan untuk memastikan kualitas kepemimpinan dari seluruh kepala sekolah sehingga seluruhnya bisa menjadi sekolah unggulan," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Tidak hanya aset, nantinya sekitar 30 ribu guru PNS SMA/SMK/LB se-Jatim akan beralih ke provinsi. Meski demikian peluang untuk SMA/SMK gratis sebenarnya masih ada asalkan kabupaten/kota tetap menganggarkan APBD-nya.
Semisal, lanjut dia, Kota Surabaya jika tetap ingin gratis maka harus menganggarkan APBD untuk warganya sendiri yang bisa dimasukkan dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rahman memastikan telah siap mengelola seluruh SMA/SMK, salah satunya telah mengumpulkan sebanyak 650 kepala sekolah untuk dilakukan tes ulang kompetensinya.
Kompetensi yang akan diukur meliputi kemampuan berpikir, kemampuan mengelola, kemampuan dalam kepemimpinan, serta kemampuan dalam kewirausahaan. Tidak itu saja, pihaknya juga segera membangun semacam UPT di setiap kabupaten/kota yang nantinya berfungsi mengawasi dan memantau seluruh SMA/SMK di wilayah itu. Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah SMK di Jatim sebanyak 1.644 unit dan SMA sebanyak 1.200-an unit. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah