Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai rencana revisi Undang-Undang tentang KPK yang sekarang masih dibahas Badan Legislasi DPR bertujuan untuk melemahkan lembaga antikorupsi.
"Pasal pun di dalam draft (revisi UU KPK) yang sekarang beredar versi DPR yang benar- benar memiliki tujuan untuk memperkuat KPK, ini melecehkan logika sehat dan melecehkan di draft RUU KPK," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, di Badan Legislasi, gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/2/2016).
Indikasi melemahkan KPK, kata Donal, antara lain dengan upaya mengurangi kewenangan KPK dalam menyadap.
"Tentu ini tidak memperkuat KPK, yang ada justru mengamputasi kewenangan-kewenangan strategis KPK, karena sulit dibantah, penyadapan selama ini menjadi urat nadi KPK sehingga menjerat kasus-kasus korupsi," katanya.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Baleg DPR menghentikan upaya pelemahan KPK melalui revisi UU.
Kalau DPR tetap bersikeras merevisi UU KPK, kata Donal, itu menunjukkan DPR benar-benar ingin mengamputasi kewenangan lembaga pemberantasan korupsi.
"Ini semakin menguatkan bahwa keinginan (DPR) revisi (UU KPK), ini adalah keinginan untuk mengamputasi kewenangan-kewenangan yang berada di KPK, sehingga KPK menjadi lumpuh, kerja-kerja pemberantasan korupsi menjadi tidak lagi efektif, dan kesempatan orang melakukan korupsi menjadi lebih besar karena tidak lagi efektif diawasi oleh KPK," kata Donal.
Donal yakin Presiden Joko Widodo konsisten mendukung penguatan KPK.
"Inilah yang menjadi tantangan Presiden Jokowi untuk konsisten dengan ucapannya sendiri untuk memperkuat KPK di dalam janji kampanye dan menarik diri dalam pembahasan revisi UU KPK, kalau itu pasal-pasal yang direvisi akan memperlemah KPK itu sendiri," kata dia.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi siang tadi menyerahkan hasil petisi online change.org/janganbunuhKPK yang telah ditandatangani 57 ribu orang kepada Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?
-
AI Digadang-gadang Mampu Kurangi Emisi Karbon, Benarkah?
-
Stop Stigma Anti-Negara! Kritik Bukan Ancaman, Semua Presiden Wajib Tunduk pada Konstitusi!
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai